Wasior, (Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, masih bekerja keras untuk menuntaskan permasalahan aset daerah.
Penataan aset daerah merupakan tugas berat yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Aset bermasalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu nilainya mencapai triliunan rupiah.
"Temuan (BPK) aset kita di Wondama akumulasi dari 10 tahun yang lalu itu sampai triliunan," ungkap Inspektur Pengawas Daerah Kabupaten Teluk Wondama Betsiana M. Ayomi pada acara sosialisasi tentang hibah dan bantuan sosial kepada para pimpinan agama di Gedung Sasar Wondama di Wasior, Selasa.
Selain karena banyak aset daerah yang tidak tercatat, menurut Ayomi penyebab lainnya adalah masih banyaknya pekerjaan yang bersumber dari hibah maupun bansos yang dikerjakan pihak ketiga sejak tahun 2004 namun belum juga diserahkan ke Pemda. Ini terjadi karena pekerjaan belum tuntas 100 persen.
"Jadi kami betul-betul bekerja keras untuk bansos ini yang dipergunakan seenaknya saja. Bansos kepada masyarkat lewat pihak ketiga itu banyak temuan, banyak gereja yang tidak selesai juga rumah ibadah dan lembaga sosial yang tidak selesai. Bukan ratusan juta tapi miliaran,"ujar Ayomi.
Hal lain yang juga membuat temuan BPK terus membengkak adalah karena keengganan penerima hibah maupun bantuan sosial untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Hal itu dipicu pemahaman masyarakat bahwa dana hibah atau bansos tidak perlu dipertanggungjawabkan.
"Selama ini pemahaman salah bahwa kami sudah diberikan bantuan untuk apa dipertanggungjawabkan. Tidak demikian karena sampai akhir tahun kami di Pemda juga diperiksa oleh BPK," lanjut Ayomi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Penataan aset daerah merupakan tugas berat yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Aset bermasalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu nilainya mencapai triliunan rupiah.
"Temuan (BPK) aset kita di Wondama akumulasi dari 10 tahun yang lalu itu sampai triliunan," ungkap Inspektur Pengawas Daerah Kabupaten Teluk Wondama Betsiana M. Ayomi pada acara sosialisasi tentang hibah dan bantuan sosial kepada para pimpinan agama di Gedung Sasar Wondama di Wasior, Selasa.
Selain karena banyak aset daerah yang tidak tercatat, menurut Ayomi penyebab lainnya adalah masih banyaknya pekerjaan yang bersumber dari hibah maupun bansos yang dikerjakan pihak ketiga sejak tahun 2004 namun belum juga diserahkan ke Pemda. Ini terjadi karena pekerjaan belum tuntas 100 persen.
"Jadi kami betul-betul bekerja keras untuk bansos ini yang dipergunakan seenaknya saja. Bansos kepada masyarkat lewat pihak ketiga itu banyak temuan, banyak gereja yang tidak selesai juga rumah ibadah dan lembaga sosial yang tidak selesai. Bukan ratusan juta tapi miliaran,"ujar Ayomi.
Hal lain yang juga membuat temuan BPK terus membengkak adalah karena keengganan penerima hibah maupun bantuan sosial untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Hal itu dipicu pemahaman masyarakat bahwa dana hibah atau bansos tidak perlu dipertanggungjawabkan.
"Selama ini pemahaman salah bahwa kami sudah diberikan bantuan untuk apa dipertanggungjawabkan. Tidak demikian karena sampai akhir tahun kami di Pemda juga diperiksa oleh BPK," lanjut Ayomi.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018