Kejaksaan Tinggi Papua Barat akan mendampingi Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan, stabilitas harga serta ketahanan pangan di daerah tersebut.
Dua lembaga tersebut telah bersepakat serta menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di Manokwari, Selasa.
Kepala Bulog Subdivre Manokwari, Firman Mando mewakili Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua-Papua Barat pada kegiatan tersebut mengatakan Bulog memiliki tiga tugas pokok yakni menjaga kertersediaan pangan, stabilitas harga serta keterjangkauan pangan.
"Dalam pelaksanaan tugas tentu tidak terlepas dari permasalahan hukum. Untuk itu kami membutuhkan Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam hal bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainya," ucap Firman
Dengan kerja sama ini ia pun berharap terjadi efektifitas jika suatu saat Bulog menemui persoalan perdata maupun persoalan tata usaha negara lainya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yusuf SH. MH pada kesempatan yang sama menyebutkan secara maraton pihaknya berusaha membangun sinergitas melalui perjanjian kerja sama dengan sejumlah lembaga. Belum lama ini kerja sama serupa telah dilakukan dengan Bank Mandiri dan Bank BRI.
Setelah Perum Bulog, Kejati Papua Barat akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Pertamina. Peran Kejaksaan Negeri di seluruh di Papua Barat akan dioptimalkan untuk melaksanakan kerjasama tersebut.
"Ini bukan pengawasan, kami hadir untuk memberikan pendampingan. Kerjasama ini sebagai salah satu bentuk keseriusan hadirnya negara pada pelayanan kepada masyarakat," ucap Yusuf.
Seluruh provinsi di Indonesia saat ini sedang bekerja keras memulihkan ekonomi yang terganggu akibat penyebaran virus corona, termasuk Papua Barat. Kerja sama itu dibangun di antaranya untuk menjaga agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
"Ketahanan pangan ini memiliki dampak risiko sangat tinggi. Orientasi pemerintah pangan di seluruh daerah tercukupi, terlayani dan terjangkau," katanya lagi.
Perum Bulog, menurut dia, merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Untuk itu lembaga tersebut harus dijaga agar dapat menjalankan tugas pokoknya secara lancar.
"Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini Bulog dituntut untuk bekerja ekstra. Maka perlu pendampingan agar kinerjanya berjalan lancar," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Dua lembaga tersebut telah bersepakat serta menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di Manokwari, Selasa.
Kepala Bulog Subdivre Manokwari, Firman Mando mewakili Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua-Papua Barat pada kegiatan tersebut mengatakan Bulog memiliki tiga tugas pokok yakni menjaga kertersediaan pangan, stabilitas harga serta keterjangkauan pangan.
"Dalam pelaksanaan tugas tentu tidak terlepas dari permasalahan hukum. Untuk itu kami membutuhkan Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam hal bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainya," ucap Firman
Dengan kerja sama ini ia pun berharap terjadi efektifitas jika suatu saat Bulog menemui persoalan perdata maupun persoalan tata usaha negara lainya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yusuf SH. MH pada kesempatan yang sama menyebutkan secara maraton pihaknya berusaha membangun sinergitas melalui perjanjian kerja sama dengan sejumlah lembaga. Belum lama ini kerja sama serupa telah dilakukan dengan Bank Mandiri dan Bank BRI.
Setelah Perum Bulog, Kejati Papua Barat akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Pertamina. Peran Kejaksaan Negeri di seluruh di Papua Barat akan dioptimalkan untuk melaksanakan kerjasama tersebut.
"Ini bukan pengawasan, kami hadir untuk memberikan pendampingan. Kerjasama ini sebagai salah satu bentuk keseriusan hadirnya negara pada pelayanan kepada masyarakat," ucap Yusuf.
Seluruh provinsi di Indonesia saat ini sedang bekerja keras memulihkan ekonomi yang terganggu akibat penyebaran virus corona, termasuk Papua Barat. Kerja sama itu dibangun di antaranya untuk menjaga agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
"Ketahanan pangan ini memiliki dampak risiko sangat tinggi. Orientasi pemerintah pangan di seluruh daerah tercukupi, terlayani dan terjangkau," katanya lagi.
Perum Bulog, menurut dia, merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Untuk itu lembaga tersebut harus dijaga agar dapat menjalankan tugas pokoknya secara lancar.
"Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini Bulog dituntut untuk bekerja ekstra. Maka perlu pendampingan agar kinerjanya berjalan lancar," katanya menambahkan.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020