Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengutarakan, penanganan coronavirus disaese (COVID-19) di Kota Sorong memerlukan intervensi gugus tugas provinsi.
Pada rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Manokwari, Rabu, Kapolda menyebutkan bahwa dari seluruh daerah di Papua Barat jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Sorong paling tinggi. Pada sisi lain angka kesembuhan di daerah tersebut cukup kecil.
"Berbeda dengan Teluk Bintuni, pola penangananya berjalan cukup bagus. Kasusnya tinggi tapi angka kesembuhan pasiennya juga tinggi," ucap Kapolda pada pertemuan yang dipimpin Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan tersebut.
Berdasarkan data gugus tugas pada Selasa, 9 Juni 2020 warga positif COVID-19 di Papua Barat sebanyak 183 kasus. Jumlah tertinggi terjadi di Kota Sorong sebanyak 59 kasus, disusul Teluk Bintuni 48, Kabupaten Sorong 44, Raja Ampat 16, Manokwari sembilan, Teluk Wondama tiga, Fakfak dua, Manokwari Selatan dan Kaimana masing-masing satu.
Untuk angka kesembuhan pasien terbanyak terjadi di Teluk Bintuni sebanyak 35 orang, Kabupaten Sorong 20, Raja Ampat 12, Manokwari enam, Kota Sorong dan Manokwari Selatan masjng-masing satu pasien yang berhasil sembuh.
"Di Kota Sorong dari 59 kasus positif baru satu yang sembuh. Masyarakat pun di sana bertanya-tanya. Kita harus kompak, provinsi harus bisa intervensi bila perlu kita satu minggu di sana untuk membantu gugus tugas Kota Sorong," ucap Kapolda.
Dalam penanganan epidemi ini, lanjut Turnagogo, provinsi harus loyal terhadap semua daerah. Kota Sorong membutuhkan pendampingan dan provinsi memiliki tanggungjawab itu.
Pada kesempatan itu, Kapolda pun mengajak seluruh divisi yang tergabung pada gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat bekerja kompak. Selain itu seluruh divisi maksimal dalam melaksanakan tugas masing-masing.
"Pemerintah provinsi sudah mengalokasikan anggaran cukup besar mencapai Rp197 miliar. Apa yang sudah dilakukan provinsi, kita perlu duduk bersama seluruh divisi, evaluasi dan semua harus bekerja maksimal agar bisa melakukan percepatan," katanya.
"Seperti di Aceh, di sana angka penularan COVID-19 bisa ditekan hingga 0,2 persen. Gugus Tugas bekerja bagus dan kesadaran masyarakat cukup tinggi. Di Papua Barat apa yang perlu kita lakukan," sebut Kapolda menambahkan.
Menurutnya, percepatan penanganan COVID-19 di Papua Barat bisa dilakukan jika seluruh divisi pada gugus tugas bekerja secara kompak.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Pada rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Manokwari, Rabu, Kapolda menyebutkan bahwa dari seluruh daerah di Papua Barat jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Sorong paling tinggi. Pada sisi lain angka kesembuhan di daerah tersebut cukup kecil.
"Berbeda dengan Teluk Bintuni, pola penangananya berjalan cukup bagus. Kasusnya tinggi tapi angka kesembuhan pasiennya juga tinggi," ucap Kapolda pada pertemuan yang dipimpin Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan tersebut.
Berdasarkan data gugus tugas pada Selasa, 9 Juni 2020 warga positif COVID-19 di Papua Barat sebanyak 183 kasus. Jumlah tertinggi terjadi di Kota Sorong sebanyak 59 kasus, disusul Teluk Bintuni 48, Kabupaten Sorong 44, Raja Ampat 16, Manokwari sembilan, Teluk Wondama tiga, Fakfak dua, Manokwari Selatan dan Kaimana masing-masing satu.
Untuk angka kesembuhan pasien terbanyak terjadi di Teluk Bintuni sebanyak 35 orang, Kabupaten Sorong 20, Raja Ampat 12, Manokwari enam, Kota Sorong dan Manokwari Selatan masjng-masing satu pasien yang berhasil sembuh.
"Di Kota Sorong dari 59 kasus positif baru satu yang sembuh. Masyarakat pun di sana bertanya-tanya. Kita harus kompak, provinsi harus bisa intervensi bila perlu kita satu minggu di sana untuk membantu gugus tugas Kota Sorong," ucap Kapolda.
Dalam penanganan epidemi ini, lanjut Turnagogo, provinsi harus loyal terhadap semua daerah. Kota Sorong membutuhkan pendampingan dan provinsi memiliki tanggungjawab itu.
Pada kesempatan itu, Kapolda pun mengajak seluruh divisi yang tergabung pada gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat bekerja kompak. Selain itu seluruh divisi maksimal dalam melaksanakan tugas masing-masing.
"Pemerintah provinsi sudah mengalokasikan anggaran cukup besar mencapai Rp197 miliar. Apa yang sudah dilakukan provinsi, kita perlu duduk bersama seluruh divisi, evaluasi dan semua harus bekerja maksimal agar bisa melakukan percepatan," katanya.
"Seperti di Aceh, di sana angka penularan COVID-19 bisa ditekan hingga 0,2 persen. Gugus Tugas bekerja bagus dan kesadaran masyarakat cukup tinggi. Di Papua Barat apa yang perlu kita lakukan," sebut Kapolda menambahkan.
Menurutnya, percepatan penanganan COVID-19 di Papua Barat bisa dilakukan jika seluruh divisi pada gugus tugas bekerja secara kompak.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020