Wasior, (Antaranews Papua Barat) - Pemerintah akan membangun sebanyak 150 unit rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI serta Polri di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
Pembangunan perumahan untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan tahun ini.
Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama Denny Simbar, Kamis, usai rapat koordinasi terkait perumahan MBR di kantor Bappeda di Isei, mengungkapkan, Pemda telah menyiapkan lahan untuk proyek tersebut.
"Perumahan itu subsidi dari pusat. Pemda yang siapkan tanahnya. Kita sudah anggarkan dana untuk pembangunan perumahan PNS. Tinggal sertifikasi, izin lingkungan dan IMB," kata Denny menjelaskan.
Sekda mengatakan penyediaan rumah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan para ASN. Pemda terus mengupayakan agar program yang merupakan instruksi Presiden Joko Widodo bisa secepatnya terlaksana.
"Jadi memang kita harapkan paling lambat pertengahan tahun ini pembangunan sudah jalan, sampai akhir tahun sudah ada perjanjian akad kredit antara pegawai dengan developer dan bank," ujarnya.
Mengenai harga, kata Denny, sejauh ini pembicaraan dengan pihak pengembang belum masuk ke tahapan itu. Namun karena sudah ada subsidi dari pusat apalagi tanahnya disiapkan Pemda maka diharapkan harga rumah bisa lebih murah dari harga pasaran.
"Harapannya karena pemda yang siapkan tanah harusnya tanahnya lebih besar dan lebih murah,"ucap mantan Asisten Bidang Kesra Kabupaten Jayapura ini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Pembangunan perumahan untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan tahun ini.
Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama Denny Simbar, Kamis, usai rapat koordinasi terkait perumahan MBR di kantor Bappeda di Isei, mengungkapkan, Pemda telah menyiapkan lahan untuk proyek tersebut.
"Perumahan itu subsidi dari pusat. Pemda yang siapkan tanahnya. Kita sudah anggarkan dana untuk pembangunan perumahan PNS. Tinggal sertifikasi, izin lingkungan dan IMB," kata Denny menjelaskan.
Sekda mengatakan penyediaan rumah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan para ASN. Pemda terus mengupayakan agar program yang merupakan instruksi Presiden Joko Widodo bisa secepatnya terlaksana.
"Jadi memang kita harapkan paling lambat pertengahan tahun ini pembangunan sudah jalan, sampai akhir tahun sudah ada perjanjian akad kredit antara pegawai dengan developer dan bank," ujarnya.
Mengenai harga, kata Denny, sejauh ini pembicaraan dengan pihak pengembang belum masuk ke tahapan itu. Namun karena sudah ada subsidi dari pusat apalagi tanahnya disiapkan Pemda maka diharapkan harga rumah bisa lebih murah dari harga pasaran.
"Harapannya karena pemda yang siapkan tanah harusnya tanahnya lebih besar dan lebih murah,"ucap mantan Asisten Bidang Kesra Kabupaten Jayapura ini. (*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018