Fraksi Amanat Kesejahteraan Bangsa (AKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, melayangkan surat kepada pemerintah daerah agar segera melakukan pergeseran anggaran APBD 2020 untuk penanganan COVID-19.
Ketua Fraksi AKB DPRD kota Sorong, Syafruddin Sabonnama dalam konferensi pers di Sorong, Kamis, mengatakan bahwa hingga saat pemerintahan kota Sorong belum melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan COVID-19 sebagaimana Keputusan Bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
Dia mengatakan, guna mendorong percepatan penanganan COVID-19 di kota Sorong, Fraksi AKB telah menyurati pemerintah daerah agar segera melakukan penyesuaian APBD sesuai SKB dua menteri sehingga menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat di tengah situasi wabah virus Corona.
"Kami memberikan apresiasi kepada Wali Kota bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 serta tenaga medis dan pihak-pihak terkait yang telah bekerja keras guna penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus Corona di kota Sorong," ujarnya.
Anggota Fraksi AKB H. Muhammad Rofiq yang juga Ketua Banggar DPRD kota Sorong yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa pelaksanaan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sudah harus dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah SKB ditetapkan atau 23 April 2020.
Ia menjelaskan bahwa DPRD mengkhawatirkan
pemerintah pusat akan menahan bahkan memotong 50 persen pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) jika pemerintah kota Sorong tidak segera melakukan alokasi anggaran untuk penanganan COVOD-19.
Dikatakan pula bahwa APBD Kota Sorong Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun. Total jumlah APBD tersebut sebesar Rp707 miliar adalah Dana Alokasi Umum yang ditransfer oleh pusat.
Karena itu, kata dia, jika Dana Alokasi Umum tidak ditransfer pemerintah pusat karena daerah tidak secepatnya melakukan pergeseran anggaran bagaimana jadinya dengan pembiayaan penanganan COVID-19, belanja pegawai, program lainnya bisa berjalan dengan baik di Kota Sorong.
"Kondisi akan semakin sulit sehingga kita mendorong agar pemerintah segera melakukan pergeseran anggaran agar semua kebutuhan daerah dan jeritan masyarakat di tengah situasi wabah virus Corona dapat teratasi," tambah dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Ketua Fraksi AKB DPRD kota Sorong, Syafruddin Sabonnama dalam konferensi pers di Sorong, Kamis, mengatakan bahwa hingga saat pemerintahan kota Sorong belum melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan COVID-19 sebagaimana Keputusan Bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
Dia mengatakan, guna mendorong percepatan penanganan COVID-19 di kota Sorong, Fraksi AKB telah menyurati pemerintah daerah agar segera melakukan penyesuaian APBD sesuai SKB dua menteri sehingga menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat di tengah situasi wabah virus Corona.
"Kami memberikan apresiasi kepada Wali Kota bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 serta tenaga medis dan pihak-pihak terkait yang telah bekerja keras guna penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus Corona di kota Sorong," ujarnya.
Anggota Fraksi AKB H. Muhammad Rofiq yang juga Ketua Banggar DPRD kota Sorong yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa pelaksanaan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sudah harus dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah SKB ditetapkan atau 23 April 2020.
Ia menjelaskan bahwa DPRD mengkhawatirkan
pemerintah pusat akan menahan bahkan memotong 50 persen pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) jika pemerintah kota Sorong tidak segera melakukan alokasi anggaran untuk penanganan COVOD-19.
Dikatakan pula bahwa APBD Kota Sorong Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun. Total jumlah APBD tersebut sebesar Rp707 miliar adalah Dana Alokasi Umum yang ditransfer oleh pusat.
Karena itu, kata dia, jika Dana Alokasi Umum tidak ditransfer pemerintah pusat karena daerah tidak secepatnya melakukan pergeseran anggaran bagaimana jadinya dengan pembiayaan penanganan COVID-19, belanja pegawai, program lainnya bisa berjalan dengan baik di Kota Sorong.
"Kondisi akan semakin sulit sehingga kita mendorong agar pemerintah segera melakukan pergeseran anggaran agar semua kebutuhan daerah dan jeritan masyarakat di tengah situasi wabah virus Corona dapat teratasi," tambah dia.
Editor : Ernes Broning Kakisina
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020