Pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya untuk menanggung biaya pengobatan bagi setiap pasien yang terkonfirmasi positif terjangkit corona virus disaese (COVID-19) di daerah tersebut.
"Saya rasa untuk situasi seperti itu pemerintah akan ambil alih, karena ini masuk dalam keadaan force majuere," kata Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan di Manokwari, Rabu.
Menurut dia, dalam situasi darurat pemerintah akan berupaya maksimal menanggulangi kebutuhan anggaran. Dalam pencegahan dan penanganan kasus corona di Papua Barat Satgas akan mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah.
Otto bersyukur, hingga saat ini belum ditemukan kasus covid di Papua Barat. Ia mengajak masyarakat serentak melakukan aksi pencegahan dengan melaksanakan imbauan Satgas Covid-19 yang dibentuk pemerintah daerah.
"Sampai hari ini kita baru sekali mengirim sample untuk dilakukan uji laboratorium dan hasilnya negatif. Itu sample dari WNA China di Sorong, setelah itu belum ada lagi. Berdoa semoga tidak ada lagi," katanya lagi.
Menurut Otto kewaspadaan masyarakat dan seluruh instansi memiliki peran besar dalam pencegahan kasus corona. Bepergian ke laur daerah, terutama di daerah-daerah terjangkit sebaiknya ditunda untuk sementara.
"Tingkatkan imunitas tubuh dengan rajin melakukan aktivitas fisik dan makan makanan bergizi. Juga yang paling penting jaga kebersihan dengan mencuci tangan sesering mungkin," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, saat ini belum menerapkan kebijakan lock down bagi masyarakat. Meskipun demikian aktivitas di luar daerah bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai dibatasi untuk menekan potensi penyebaran.
"Kita akan liat skala kepentinganya bagi masyarakat. Sekiranya kegiatan itu sangat penting bagi masyarakat maka kita harus berangkat, kalau tidak terlalu penting dan masih bisa ditunda kita tidak usah pergi," kata Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada kesempatan sebelumnya.
Saat ini aktivitas pemerintahan di Papua Barat masih berjalan normal, termasuk pendidikan dan layanan publik lainya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
"Saya rasa untuk situasi seperti itu pemerintah akan ambil alih, karena ini masuk dalam keadaan force majuere," kata Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan di Manokwari, Rabu.
Menurut dia, dalam situasi darurat pemerintah akan berupaya maksimal menanggulangi kebutuhan anggaran. Dalam pencegahan dan penanganan kasus corona di Papua Barat Satgas akan mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah.
Otto bersyukur, hingga saat ini belum ditemukan kasus covid di Papua Barat. Ia mengajak masyarakat serentak melakukan aksi pencegahan dengan melaksanakan imbauan Satgas Covid-19 yang dibentuk pemerintah daerah.
"Sampai hari ini kita baru sekali mengirim sample untuk dilakukan uji laboratorium dan hasilnya negatif. Itu sample dari WNA China di Sorong, setelah itu belum ada lagi. Berdoa semoga tidak ada lagi," katanya lagi.
Menurut Otto kewaspadaan masyarakat dan seluruh instansi memiliki peran besar dalam pencegahan kasus corona. Bepergian ke laur daerah, terutama di daerah-daerah terjangkit sebaiknya ditunda untuk sementara.
"Tingkatkan imunitas tubuh dengan rajin melakukan aktivitas fisik dan makan makanan bergizi. Juga yang paling penting jaga kebersihan dengan mencuci tangan sesering mungkin," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, saat ini belum menerapkan kebijakan lock down bagi masyarakat. Meskipun demikian aktivitas di luar daerah bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai dibatasi untuk menekan potensi penyebaran.
"Kita akan liat skala kepentinganya bagi masyarakat. Sekiranya kegiatan itu sangat penting bagi masyarakat maka kita harus berangkat, kalau tidak terlalu penting dan masih bisa ditunda kita tidak usah pergi," kata Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada kesempatan sebelumnya.
Saat ini aktivitas pemerintahan di Papua Barat masih berjalan normal, termasuk pendidikan dan layanan publik lainya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020