Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) telah menyiapkan lahan seluas 50 hektare di Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong untuk dukungan percepatan pembangunan Mapolda Papua Barat Daya.
Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way, di Sorong, Rabu, menjelaskan pemerintah telah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat adat terkait dengan lahan 50 hektare untuk pembangunan Mapolda Papua Barat Daya itu.
"Status tanah itu kini sedang diurus dengan pertanahan untuk mendapatkan legalitas berupa sertifikat atas tanah itu," jelas Pj Sekda saat memberikan sambutan pada peresmian Kantor Mapolda Papua Barat di Kabupaten Sorong.
Dia mengatakan, 4 hektare dari 50 hektare itu sudah memiliki sertifikat, namun 46 hektare masih dalam proses di Badan Pertanahan.
Upaya penyediaan lahan pembangunan Mapolda itu merupakan satu wujud dukungan pemerintah daerah terhadap kehadiran Polda Papua Barat Daya guna memberikan layanan hukum yang maksimal bagi seluruh masyarakat di provinsi ke-38 itu.
"Empat hektar sudah aman, tinggal kita menunggu proses legalitas dari sisanya," ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan operasional Polda Papua Barat Daya, pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Sorong telah menyerahkan gedung eks Kampus UNIPA Fakultas Teknik Pertambangan yang beralamat di Jalan Sandiwon, Kabupaten Sorong untuk digunakan sementara sebagai Kantor Mapolda Papua Barat Daya.
"Terima kasih kepada Pj Bupati Sorong yang telah meminjamkan gedung ini menjadi kantor sementara Makopolda sambil menunggu pembangunan kantor defenitif," ucap Pj Sekda Papua Barat Daya.
Penyerahan gedung itu ditandai dengan penandatanganan dokumen pinjam pakai oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo dan Sekda Kabupaten Sorong Clif Japsenang (8/1/2025).
Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah.
“Mapolda ini milik bersama. Saya berharap peran serta dan dukungan dari semua pihak terhadap kehadiran Polda Papua Barat Daya," ucapnya.
Dia mengakui bahwa lahan pembangunan Mapolda adalah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyiapkan, kemudian terkait dengan anggaran pembangunan bersumber dari Polri
“Dalam program pemerintah pusat tahun 2025 ini, apakah pembangunan Mapolda Papua Barat Daya masuk di dalamnya atau belum, kita tidak tahu secara pasti. Intinya kantor mapolda sudah ada dan ini tentunya membantu kami untuk mulai menjalankan tugas," ujarnya.
Dia mengatakan, TR pejabat utama Polda Papua Barat Daya sudah keluar, sehingga dalam waktu dekat akan dilantik, guna mempercepat operasional pelayanan di Papua Barat Daya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2025