Wasior (ANTARA)-Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, pada tahun 2018 akan menghemat anggaran untuk mencegah pembengkakan utang daerah.
Bupati Teluk Wondama Bernadus Alkhatib Imburi di Wasior, Jumat, mengatakan, sejumlah pembiayaan operasional seperti perjalanan dinas, pengadaan kendaraan dinas dan pembangunan gedung kantor dipankas.
Bupati pun mengurangi biaya rapat, honorarium tim/kegiatan, pemeliharaan gedung, biaya peralatan kantor serta sisa dana lelang atau swakelola.
Menurutnya, pemangkasan belanja operasional dilakukan dalam rangka efisiensi atau penghematan anggaran.
"Langkah ini kami diambil guna menutupi potensi defisit yang cukup besar pada APBD 2017. Kami tak mau masalah ini berujung pada membengkaknya utang Pemda di tahun 2018," kata bupati.
Bupati mengaku telah mengeluarkan instruksi nomor 304/10 November 2017 perihal pemangkasan belanja operasional tersebut.
Dia berpandangan, penghematan belanja merupakan langkah penting dan strategis. Selain sebagai upaya penyelamatan dan pengamanan APBD, ia sadar masih banyak pembangunan strategis yang harus dilakukan.
"Saya tidak mau pembangunan fasilitas-fasilitas strategis daerah terganggu akibat utang. Kita harus mengejar ketertinggalan kita dari daerah lain," katanya lagi.
Imburi menjelaskan, dalam dokumen RAPBD 2018 terjadi peningkatan signifikan pada belanja modal lebih dari Rp.202 miliar. Belanja modal ini mencapai 24,68 persen dari total belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp.820 miliar lebih.
"Dibandingkan tahun anggaran 2017 dan tahun-tahun sebelumnya jumlah belanja modal kita masih di bawah 20 persen," pungkasnya.(***)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Bupati Teluk Wondama Bernadus Alkhatib Imburi di Wasior, Jumat, mengatakan, sejumlah pembiayaan operasional seperti perjalanan dinas, pengadaan kendaraan dinas dan pembangunan gedung kantor dipankas.
Bupati pun mengurangi biaya rapat, honorarium tim/kegiatan, pemeliharaan gedung, biaya peralatan kantor serta sisa dana lelang atau swakelola.
Menurutnya, pemangkasan belanja operasional dilakukan dalam rangka efisiensi atau penghematan anggaran.
"Langkah ini kami diambil guna menutupi potensi defisit yang cukup besar pada APBD 2017. Kami tak mau masalah ini berujung pada membengkaknya utang Pemda di tahun 2018," kata bupati.
Bupati mengaku telah mengeluarkan instruksi nomor 304/10 November 2017 perihal pemangkasan belanja operasional tersebut.
Dia berpandangan, penghematan belanja merupakan langkah penting dan strategis. Selain sebagai upaya penyelamatan dan pengamanan APBD, ia sadar masih banyak pembangunan strategis yang harus dilakukan.
"Saya tidak mau pembangunan fasilitas-fasilitas strategis daerah terganggu akibat utang. Kita harus mengejar ketertinggalan kita dari daerah lain," katanya lagi.
Imburi menjelaskan, dalam dokumen RAPBD 2018 terjadi peningkatan signifikan pada belanja modal lebih dari Rp.202 miliar. Belanja modal ini mencapai 24,68 persen dari total belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp.820 miliar lebih.
"Dibandingkan tahun anggaran 2017 dan tahun-tahun sebelumnya jumlah belanja modal kita masih di bawah 20 persen," pungkasnya.(***)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017