Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat secara bertahap mulai menerapkan pelayanan digital dalam pembayaran gaji para aparat sipil negara (ASN) maupun pegawai honorer.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Rabu, mengatakan Pemkab Manokwari sudah bekerja sama dengan BPD Bank Papua untuk menerapkan pembayaran gaji secara digital dan langsung masuk ke rekening masing-masing pegawai.
"Kita sudah tidak mau uang gaji dibawa bendahara OPD dulu, kemudian bendahara yang membayarkan secara tunai pada pegawai. Kalau masih pembayaran sistem manual seperti itu risiko terlalu besar, uang bisa hilang atau disalahgunakan sehingga pegawai tidak bisa mendapatkan hak sebagaimana mestinya," ujarnya.
Ia mengakui belum semua OPD di Pemkab Manokwari menerapkan pembayaran gaji secara digital dengan berbagai alasan. Namun hal itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sehingga Pemkab Manokwari akan melakukan evaluasi dan mengecek OPD yang belum terapkan digitalisasi pembayaran gaji. Bahkan dirinya siap memberikan sanksi disiplin pada OPD yang membandel.
Pemkab Manokwari telah berkomitmen melakukan transformasi dari pelayanan manual ke pelayanan berbasis digital pada seluruh tata kelola pemerintahan termasuk aspek kepegawaian dan tata usaha. Pada era serba canggih sekarang pemerintah daerah harus bisa beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan global terutama ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Karena itu, semua layanan pemerintah kita secara bertahap diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan berbasis digital," ujarnya.
Ia menjelaskan, banyak hal positif dari penerapan pelayanan pemerintahan berbasis digital terutama efisiensi waktu baik waktu pelayanan maupun waktu bekerja.
Dengan digitalisasi pemerintah bisa menghasilkan banyak produk pelayanan dalam satu kali pelayanan dan banyak orang terlayani dengan waktu yang singkat.
"Melalui transformasi ini, sekarang saya tanda tangan surat keputusan atau SK pengangkatan pegawai dan lain sebagainya sudah berbasis digital, saya tidak lagi tanda tangan dokumen satu per satu sehingga waktu bisa efisien," ujarnya.
Sedangkan pada aspek keuangan, pelayanan berbasis digital dapat mencegah terjadinya kebocoran anggaran sehingga pemerintah bisa memanfaatkan anggaran dengan efektif dan efisien.
Ia menambahkan, Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat tidak boleh ketinggalan dari daerah lain dalam penerapan pelayanan berbasis digital. Apalagi pemerintah pusat juga sudah menerapkan e-government.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Rabu, mengatakan Pemkab Manokwari sudah bekerja sama dengan BPD Bank Papua untuk menerapkan pembayaran gaji secara digital dan langsung masuk ke rekening masing-masing pegawai.
"Kita sudah tidak mau uang gaji dibawa bendahara OPD dulu, kemudian bendahara yang membayarkan secara tunai pada pegawai. Kalau masih pembayaran sistem manual seperti itu risiko terlalu besar, uang bisa hilang atau disalahgunakan sehingga pegawai tidak bisa mendapatkan hak sebagaimana mestinya," ujarnya.
Ia mengakui belum semua OPD di Pemkab Manokwari menerapkan pembayaran gaji secara digital dengan berbagai alasan. Namun hal itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sehingga Pemkab Manokwari akan melakukan evaluasi dan mengecek OPD yang belum terapkan digitalisasi pembayaran gaji. Bahkan dirinya siap memberikan sanksi disiplin pada OPD yang membandel.
Pemkab Manokwari telah berkomitmen melakukan transformasi dari pelayanan manual ke pelayanan berbasis digital pada seluruh tata kelola pemerintahan termasuk aspek kepegawaian dan tata usaha. Pada era serba canggih sekarang pemerintah daerah harus bisa beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan global terutama ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Karena itu, semua layanan pemerintah kita secara bertahap diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan berbasis digital," ujarnya.
Ia menjelaskan, banyak hal positif dari penerapan pelayanan pemerintahan berbasis digital terutama efisiensi waktu baik waktu pelayanan maupun waktu bekerja.
Dengan digitalisasi pemerintah bisa menghasilkan banyak produk pelayanan dalam satu kali pelayanan dan banyak orang terlayani dengan waktu yang singkat.
"Melalui transformasi ini, sekarang saya tanda tangan surat keputusan atau SK pengangkatan pegawai dan lain sebagainya sudah berbasis digital, saya tidak lagi tanda tangan dokumen satu per satu sehingga waktu bisa efisien," ujarnya.
Sedangkan pada aspek keuangan, pelayanan berbasis digital dapat mencegah terjadinya kebocoran anggaran sehingga pemerintah bisa memanfaatkan anggaran dengan efektif dan efisien.
Ia menambahkan, Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat tidak boleh ketinggalan dari daerah lain dalam penerapan pelayanan berbasis digital. Apalagi pemerintah pusat juga sudah menerapkan e-government.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024