Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai mengoptimalkan penggarapan kebun ketahanan pangan yang terletak di Kampung Susweni, Kabupaten Manokwari, sebagai upaya menekan laju inflasi.
Badan Pusat Statistik mencatat kondisi inflasi Papua Barat periode Mei 2024 mengalami peningkatan menjadi 4,56 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode April 2024.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Yacob Fonataba di Manokwari, Jumat, mengatakan, kegiatan budidaya komoditas tanaman pangan melibatkan seluruh aparatur yang tersebar pada 47 organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi.
Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 500.1.1/1040/GPB/2024 sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo saat rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi.
"Tim PKK provinsi, dan Papua Youth Creative Hub (PYCH) juga dapat pembagian lahan," kata Yacob.
Dia menjelaskan bahwa setiap OPD bertanggung jawab melakukan pembersihan lahan (21-28 Juni 2024) kemudian dilanjutkan dengan penyiapan bibit yang ditanam (29 Juni-11 Juli 2024), dan pencanangan penanaman secara serentak (12 Juli 2024).
Total luas keseluruhan kebun percontohan ketahanan pangan tersebut mencapai 43 hektare dengan pembagian tanggung jawab pengelolaan kepada setiap OPD, Tim PKK provinsi, dan PYCH lebih kurang 40x25 meter persegi.
"Komoditas yang ditanam seperti cabai, tomat, bawang merah, kacang panjang, sawi, dan umbi-umbian," ucap dia.
Hasil produksi kebun ketahanan pangan, kata Yacob, akan disuplai ke sejumlah pedagang pasar untuk menjamin ketersediaan pasokan yang berdampak positif terhadap kestabilan harga komoditas dimaksud.
Pemerintah daerah sudah semestinya menjadi contoh bagi masyarakat setempat, sehingga kampanye pembudidayaan tanaman pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah dapat diimplementasikan.
"Kalau pemerintah tidak turun ke lapangan, bagaimana mungkin bisa mengajak masyarakat lakukan budidaya tanaman pangan," ujar Yacob.
Pemerintah provinsi, kata dia, membuka ruang bagi masyarakat sekitar kawasan Susweni untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kebun ketahanan pangan yang sudah dilengkapi sistem irigasi menggunakan pompa dan pipa.
"Ini bentuk pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat yang mau kelola kami persilahkan," kata Yacob.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Badan Pusat Statistik mencatat kondisi inflasi Papua Barat periode Mei 2024 mengalami peningkatan menjadi 4,56 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode April 2024.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Yacob Fonataba di Manokwari, Jumat, mengatakan, kegiatan budidaya komoditas tanaman pangan melibatkan seluruh aparatur yang tersebar pada 47 organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi.
Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 500.1.1/1040/GPB/2024 sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo saat rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi.
"Tim PKK provinsi, dan Papua Youth Creative Hub (PYCH) juga dapat pembagian lahan," kata Yacob.
Dia menjelaskan bahwa setiap OPD bertanggung jawab melakukan pembersihan lahan (21-28 Juni 2024) kemudian dilanjutkan dengan penyiapan bibit yang ditanam (29 Juni-11 Juli 2024), dan pencanangan penanaman secara serentak (12 Juli 2024).
Total luas keseluruhan kebun percontohan ketahanan pangan tersebut mencapai 43 hektare dengan pembagian tanggung jawab pengelolaan kepada setiap OPD, Tim PKK provinsi, dan PYCH lebih kurang 40x25 meter persegi.
"Komoditas yang ditanam seperti cabai, tomat, bawang merah, kacang panjang, sawi, dan umbi-umbian," ucap dia.
Hasil produksi kebun ketahanan pangan, kata Yacob, akan disuplai ke sejumlah pedagang pasar untuk menjamin ketersediaan pasokan yang berdampak positif terhadap kestabilan harga komoditas dimaksud.
Pemerintah daerah sudah semestinya menjadi contoh bagi masyarakat setempat, sehingga kampanye pembudidayaan tanaman pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah dapat diimplementasikan.
"Kalau pemerintah tidak turun ke lapangan, bagaimana mungkin bisa mengajak masyarakat lakukan budidaya tanaman pangan," ujar Yacob.
Pemerintah provinsi, kata dia, membuka ruang bagi masyarakat sekitar kawasan Susweni untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kebun ketahanan pangan yang sudah dilengkapi sistem irigasi menggunakan pompa dan pipa.
"Ini bentuk pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat yang mau kelola kami persilahkan," kata Yacob.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024