Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, akan mencairkan tahap dua 60 persen dana hibah Rp18,7 miliar untuk mendukung kelancaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 November 2024 kepada KPU dan bawaslu setempat serta aparat keamanan TNI/Polri
"Rincian dana hibah pilkada tahap dua yang dicairkan untuk KPU sebesar Rp11,8 miliar, bawaslu Rp3,6 miliar, dan keamanan Polri/TNI senilai Rp2 miliar," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Supiori Aldy dihubungi di Biak, Kamis.
Pencairan dana hibah pilkada tahap dua, kata dia, bisa diberikan Pemkab Supiori jika pihak KPU dan bawaslu setempat memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap satu sebesar 40 persen.
"Penyaluran transfer dana hibah pilkada 60 persen sudah siap salur hanya menunggu pihak KPU dan bawaslu serta aparat keamanan polres dan Kodim 1708," katanya.
Aldy menegaskan bahwa dukungan dana hibah pilkada serentak sebagai komitmen Pemkab Supiori dalam rangka menyukseskan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori pada tanggal 27 November 2024.
Tata cara pertanggungjawaban anggaran dana hibah pilkada, kata dia, sesuai dengan peraturan serta penyampaiannya secara tertulis dengan dokumen bukti fisik yang berlaku.
Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Supiori Uria Awom mengatakan bahwa pencairan dana hibah pilkada tahap dua bisa terealisasi pada bulan ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Tito Karnavian.
"Dukungan dana hibah pemerintah daerah sangat menunjang kelancaran tahapan dan jadwal program pilkada serentak di Kabupaten Supiori," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori Desi Rumaseuw menuturkan bahwa pencairan dana hibah tahap dua pilkada ini sangat mendukung pelaksanaan pengawasan pilkada.
"Kami sudah siapkan laporan pertanggungjawaban dana hibah tahap pertama 40 persen atau sebesar Rp2,4 miliar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Rincian dana hibah pilkada tahap dua yang dicairkan untuk KPU sebesar Rp11,8 miliar, bawaslu Rp3,6 miliar, dan keamanan Polri/TNI senilai Rp2 miliar," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Supiori Aldy dihubungi di Biak, Kamis.
Pencairan dana hibah pilkada tahap dua, kata dia, bisa diberikan Pemkab Supiori jika pihak KPU dan bawaslu setempat memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap satu sebesar 40 persen.
"Penyaluran transfer dana hibah pilkada 60 persen sudah siap salur hanya menunggu pihak KPU dan bawaslu serta aparat keamanan polres dan Kodim 1708," katanya.
Aldy menegaskan bahwa dukungan dana hibah pilkada serentak sebagai komitmen Pemkab Supiori dalam rangka menyukseskan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori pada tanggal 27 November 2024.
Tata cara pertanggungjawaban anggaran dana hibah pilkada, kata dia, sesuai dengan peraturan serta penyampaiannya secara tertulis dengan dokumen bukti fisik yang berlaku.
Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Supiori Uria Awom mengatakan bahwa pencairan dana hibah pilkada tahap dua bisa terealisasi pada bulan ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Tito Karnavian.
"Dukungan dana hibah pemerintah daerah sangat menunjang kelancaran tahapan dan jadwal program pilkada serentak di Kabupaten Supiori," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori Desi Rumaseuw menuturkan bahwa pencairan dana hibah tahap dua pilkada ini sangat mendukung pelaksanaan pengawasan pilkada.
"Kami sudah siapkan laporan pertanggungjawaban dana hibah tahap pertama 40 persen atau sebesar Rp2,4 miliar," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024