Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengajak seluruh masyarakat membantu pemerintah membangun daerah tersebut.
"Jangan kita terkotak-kotak karena berbeda pilihan politik. Beda itu diperbolehkan dalam berdemokrasi, tapi jangan sampai merusak persaudaraan," kata Gubernur di Manokwari, Sabtu, menyikapi putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan suara Pilpres.
"Dalam Pilpres boleh kita beda pilihan dan itu sah dalam demokrasi. Tapi siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih, itu milih seluruh rakyat Indonesia," ucap Mandacan.
Ia berharap, masyarakat segera beranjak dari suasana Pilres dan kembali beraktivitas secara normal. Papua Barat membutuhkan dukungan masyarakat untuk membangun.
Mandacan juga mengimbau masyarakat, elite politik dan komponen yang lain mendukung program kerja pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Masih banyak program pembangunan yang harus dilakukan di Papua Barat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.
Ia mengemukakan, Papua Barat masih menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat, baik pada program infrastruktur maupun pembangunan sumberdaya manusia.
Begitu pula pada pengembangan sektor perkebunan. Papua Barat di dorong agar bisa melakukan ekspor langsung komoditas unggulan, ujarnya
"Pusat pun masih memprioritaskan pembangunan jalan trans-Papua Barat. Ini terus dikejar agar seluruh kabupaten kota terhubung melalui jalur darat," tuturnya.
Stabilitas keamanan, ujar gubernur, menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Ia berharap masyarakat terlibat aktif membantu TNI dan Polri menciptakan keamanan di lingkungan masing-masing.
Dominggus Mandacan pun bersyukur sejak pelaksanaan pemilu serentak, hingga rekapitulasi KPU dan putusan sidang sengketa Pilpres di MK keamanan di Papua Barat terjaga secara baik.
"Saya ucapkan terima kasih untuk masyarakat, Polri, TNI, penyelenggara pemilu, juga seluruh politisi dan pemerintah kabupaten/kota. Keamanan di Provinsi Papua Barat tercipta berkat kerja sama semua pihak," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
"Jangan kita terkotak-kotak karena berbeda pilihan politik. Beda itu diperbolehkan dalam berdemokrasi, tapi jangan sampai merusak persaudaraan," kata Gubernur di Manokwari, Sabtu, menyikapi putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan suara Pilpres.
"Dalam Pilpres boleh kita beda pilihan dan itu sah dalam demokrasi. Tapi siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih, itu milih seluruh rakyat Indonesia," ucap Mandacan.
Ia berharap, masyarakat segera beranjak dari suasana Pilres dan kembali beraktivitas secara normal. Papua Barat membutuhkan dukungan masyarakat untuk membangun.
Mandacan juga mengimbau masyarakat, elite politik dan komponen yang lain mendukung program kerja pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Masih banyak program pembangunan yang harus dilakukan di Papua Barat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.
Ia mengemukakan, Papua Barat masih menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat, baik pada program infrastruktur maupun pembangunan sumberdaya manusia.
Begitu pula pada pengembangan sektor perkebunan. Papua Barat di dorong agar bisa melakukan ekspor langsung komoditas unggulan, ujarnya
"Pusat pun masih memprioritaskan pembangunan jalan trans-Papua Barat. Ini terus dikejar agar seluruh kabupaten kota terhubung melalui jalur darat," tuturnya.
Stabilitas keamanan, ujar gubernur, menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Ia berharap masyarakat terlibat aktif membantu TNI dan Polri menciptakan keamanan di lingkungan masing-masing.
Dominggus Mandacan pun bersyukur sejak pelaksanaan pemilu serentak, hingga rekapitulasi KPU dan putusan sidang sengketa Pilpres di MK keamanan di Papua Barat terjaga secara baik.
"Saya ucapkan terima kasih untuk masyarakat, Polri, TNI, penyelenggara pemilu, juga seluruh politisi dan pemerintah kabupaten/kota. Keamanan di Provinsi Papua Barat tercipta berkat kerja sama semua pihak," jelasnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019