Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou menyatakan program-program nonprioritas, yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) harus menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.
"Beberapa kegiatan OPD, yang tidak prioritas, saya instruksikan jangan dilaksanakan dulu dan menunggu APBD Perubahan," kata Hermus di Manokwari, Papua Barat, Selasa.
Ia mengatakan program prioritas di Pemkab Manokwari telah membebani APBD Manokwari 2024 seperti dana hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.
Untuk kesuksesan pilkada, Pemkab Manokwari harus mengeluarkan dana hibah dengan total Rp85,5 miliar untuk penyelenggara dan keamanan.
Melalui naskah perjanjian hibah daerah (NHPD), Pemkab Manokwari menyerahkan hibah kepada KPU Manokwari senilai Rp50 miliar, Bawaslu Manokwari Rp19 miliar, dan TNI-Polri Rp16,5 miliar.
Dana hibah tersebut setidaknya 40 persen harus sudah dicairkan pada masing-masing institusi pada minggu ini, sehingga beban kas daerah meningkat. Pemkab pun harus mendahulukan pencairan yang menjadi prioritas.
"Kita tidak ingin dapat rapor merah dari pemerintah pusat atas komitmen pilkada serentak 2024. Pencairan harus segera karena penyelenggara dan aparat keamanan harus bekerja dari sekarang, sehingga semua tahapan bisa dilaksanakan sesuai rencana," ujarnya.
Ia mengatakan APBD Manokwari Tahun 2024 sebesar Rp1,4 triliun dan 90 persen adalah anggaran mandatoris spending seperti DAK, DAU, maupun dana otsus. Maka, anggaran pilkada cukup membebani kas daerah.
Sedangkan, untuk pelaksanaan program yang bersumber anggaran mandatoris spending, Hermus meminta pimpinan OPD untuk mempercepat penyerapan karena akan memasuki semester kedua.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Beberapa kegiatan OPD, yang tidak prioritas, saya instruksikan jangan dilaksanakan dulu dan menunggu APBD Perubahan," kata Hermus di Manokwari, Papua Barat, Selasa.
Ia mengatakan program prioritas di Pemkab Manokwari telah membebani APBD Manokwari 2024 seperti dana hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.
Untuk kesuksesan pilkada, Pemkab Manokwari harus mengeluarkan dana hibah dengan total Rp85,5 miliar untuk penyelenggara dan keamanan.
Melalui naskah perjanjian hibah daerah (NHPD), Pemkab Manokwari menyerahkan hibah kepada KPU Manokwari senilai Rp50 miliar, Bawaslu Manokwari Rp19 miliar, dan TNI-Polri Rp16,5 miliar.
Dana hibah tersebut setidaknya 40 persen harus sudah dicairkan pada masing-masing institusi pada minggu ini, sehingga beban kas daerah meningkat. Pemkab pun harus mendahulukan pencairan yang menjadi prioritas.
"Kita tidak ingin dapat rapor merah dari pemerintah pusat atas komitmen pilkada serentak 2024. Pencairan harus segera karena penyelenggara dan aparat keamanan harus bekerja dari sekarang, sehingga semua tahapan bisa dilaksanakan sesuai rencana," ujarnya.
Ia mengatakan APBD Manokwari Tahun 2024 sebesar Rp1,4 triliun dan 90 persen adalah anggaran mandatoris spending seperti DAK, DAU, maupun dana otsus. Maka, anggaran pilkada cukup membebani kas daerah.
Sedangkan, untuk pelaksanaan program yang bersumber anggaran mandatoris spending, Hermus meminta pimpinan OPD untuk mempercepat penyerapan karena akan memasuki semester kedua.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024