Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Provinsi Papua Barat hingga saat ini masih melakukan penyesuaian anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Selasa mengatakan penyesuaian anggaran menyebabkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) belum bisa dibagikan pada organisasi perangkat daerah (OPD).
"Tapi DPA akan segera kita serahkan pada minggu ini pada OPD-OPD di lingkup Pemkab Manokwari," ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah anggaran belanja membutuhkan penyesuaian atau refocusing karena menjadi beban cukup signifikan pada APBD Manokwari tahun anggaran 2024.
Ia mengatakan, tahun ini Pemkab Manokwari dibebani dengan pembiayaan pemilu kepala daerah (pilkada) serta pembiayaan pembebasan lahan untuk sejumlah proyek strategis.
"Sebenarnya tidak ada kendala kenapa DPA belum dibagikan, kita hanya masih penyesuaian anggaran karena ganti rugi lahan dan pilkada cu membebani APBD," katanya.
Dengan APBD sebesar Rp1,4 triliun pada tahun ini, Pemkab Manokwari telah mengeluarkan hibah dengan total Rp85,5 miliar untuk kesuksesan pilkada.
Melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pemerintah memberikan hibah pada KPU Manokwari Rp50 miliar, Bawaslu Manokwari Rp19 miliar, dan anggaran pengamanan untuk TNI-Polri sebesar Rp16,5 miliar.
Tahun ini Pemkab Manokwari juga diharuskan menggelontorkan anggaran untuk pembebasan lahan pada proyek infrastruktur strategis ibukota provinsi yaitu alih trace atau pengalihan jalur jalan dan jembatan menuju bandara.
Meski proyek biayai APBN Kementerian PUPR, namun diperkirakan Pemkab Manokwari membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk pembebasan lahan dan bangunan pada proyek alih trace tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Selasa mengatakan penyesuaian anggaran menyebabkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) belum bisa dibagikan pada organisasi perangkat daerah (OPD).
"Tapi DPA akan segera kita serahkan pada minggu ini pada OPD-OPD di lingkup Pemkab Manokwari," ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah anggaran belanja membutuhkan penyesuaian atau refocusing karena menjadi beban cukup signifikan pada APBD Manokwari tahun anggaran 2024.
Ia mengatakan, tahun ini Pemkab Manokwari dibebani dengan pembiayaan pemilu kepala daerah (pilkada) serta pembiayaan pembebasan lahan untuk sejumlah proyek strategis.
"Sebenarnya tidak ada kendala kenapa DPA belum dibagikan, kita hanya masih penyesuaian anggaran karena ganti rugi lahan dan pilkada cu membebani APBD," katanya.
Dengan APBD sebesar Rp1,4 triliun pada tahun ini, Pemkab Manokwari telah mengeluarkan hibah dengan total Rp85,5 miliar untuk kesuksesan pilkada.
Melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pemerintah memberikan hibah pada KPU Manokwari Rp50 miliar, Bawaslu Manokwari Rp19 miliar, dan anggaran pengamanan untuk TNI-Polri sebesar Rp16,5 miliar.
Tahun ini Pemkab Manokwari juga diharuskan menggelontorkan anggaran untuk pembebasan lahan pada proyek infrastruktur strategis ibukota provinsi yaitu alih trace atau pengalihan jalur jalan dan jembatan menuju bandara.
Meski proyek biayai APBN Kementerian PUPR, namun diperkirakan Pemkab Manokwari membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk pembebasan lahan dan bangunan pada proyek alih trace tersebut.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024