Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM yang tersebar pada Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana guna memperoleh nomor induk berusaha atau NIB.
"Empat kabupaten yang diberikan pendampingan itu tidak mendapat dana alokasi khusus tahun 2024," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Enos Aronggear di Manokwari, Senin.
Ia menjelaskan program pendampingan bagi UMKM yang dilakukan meliputi sosialisasi pengurusan dokumen NIB, bimbingan teknis dan pelatihan pencatatan laporan keuangan sesuai sistem akuntansi, serta implementasi alat pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Upaya tersebut bermaksud meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait tata kelola keuangan perusahaan yang kemudian memudahkan untuk mengakses pinjaman modal dari perbankan konvensional.
"Selama ini usaha UMKM mengalami pasang surut karena pembukuannya tidak tertib," jelas Enos Aronggear.
Menurut Enos, pemerintah provinsi berkomitmen mendorong pengembangan sektor UMKM di Papua Barat, sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah pada masa mendatang.
Program pembinaan yang diselenggarakan selama tahun 2023, berhasil memfasilitasi 89 pelaku UMKM memperoleh NIB dengan melengkapi sejumlah persyaratan tanpa dipungut biaya sepeserpun.
"Syarat dapatkan NIB itu mudah. Pelaku UMKM hanya siapkan NPWP, KTP dan e-mail," jelas Enos.
Pihaknya, telah bekerja sama dengan Dewan Kerajinan dan Kesenian Daerah (Dekranasda) Papua Barat dalam mendorong percepatan penerbitan 1 juta NIB bagi pelaku usaha sesuai target nasional.
Kerja sama tersebut bermaksud meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM pada tujuh kabupaten di Papua Barat tentang pentingnya pengurusan dokumen NIB tersebut.
"Kami gandeng Dekranasda yang melakukan sosialisasi keliling," ujar Enos.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengucurkan bantuan stimulus tahun 2023 sebanyak Rp100 juta dan 100 tenda usaha bagi 100 pelaku UMKM.
Dukungan dari pemerintah diharapkan dapat memotivasi pelaku UMKM supaya bisa menjaga eksistensi produksi yang memprioritaskan kualitas maupun kuantitas produk.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Empat kabupaten yang diberikan pendampingan itu tidak mendapat dana alokasi khusus tahun 2024," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Enos Aronggear di Manokwari, Senin.
Ia menjelaskan program pendampingan bagi UMKM yang dilakukan meliputi sosialisasi pengurusan dokumen NIB, bimbingan teknis dan pelatihan pencatatan laporan keuangan sesuai sistem akuntansi, serta implementasi alat pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Upaya tersebut bermaksud meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait tata kelola keuangan perusahaan yang kemudian memudahkan untuk mengakses pinjaman modal dari perbankan konvensional.
"Selama ini usaha UMKM mengalami pasang surut karena pembukuannya tidak tertib," jelas Enos Aronggear.
Menurut Enos, pemerintah provinsi berkomitmen mendorong pengembangan sektor UMKM di Papua Barat, sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah pada masa mendatang.
Program pembinaan yang diselenggarakan selama tahun 2023, berhasil memfasilitasi 89 pelaku UMKM memperoleh NIB dengan melengkapi sejumlah persyaratan tanpa dipungut biaya sepeserpun.
"Syarat dapatkan NIB itu mudah. Pelaku UMKM hanya siapkan NPWP, KTP dan e-mail," jelas Enos.
Pihaknya, telah bekerja sama dengan Dewan Kerajinan dan Kesenian Daerah (Dekranasda) Papua Barat dalam mendorong percepatan penerbitan 1 juta NIB bagi pelaku usaha sesuai target nasional.
Kerja sama tersebut bermaksud meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM pada tujuh kabupaten di Papua Barat tentang pentingnya pengurusan dokumen NIB tersebut.
"Kami gandeng Dekranasda yang melakukan sosialisasi keliling," ujar Enos.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengucurkan bantuan stimulus tahun 2023 sebanyak Rp100 juta dan 100 tenda usaha bagi 100 pelaku UMKM.
Dukungan dari pemerintah diharapkan dapat memotivasi pelaku UMKM supaya bisa menjaga eksistensi produksi yang memprioritaskan kualitas maupun kuantitas produk.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024