Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 senilai Rp60,5 miliar yang bersumber pada APBD kabupaten setempat.
Bupati Teluk Wondama Hendrik Syake Mambor dalam rapat kerja bupati se-Papua Barat di Manokwari, Selasa, mengatakan anggaran tersebut dihibahkan bagi dua lembaga penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pelaksanaan pemilu adat.
"Total keseluruhan dana itu disiapkan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024," katanya.
Ia merinci anggaran untuk KPU Teluk Wondama mencapai Rp35 miliar, Bawaslu Teluk Wondama Rp17 miliar, Polres Teluk Wondama Rp6 miliar, dan Kodim 1811 Teluk Wondama Rp1,5 miliar.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar guna menyukseskan pemilihan calon anggota DPRK dari jalur pengangkatan atau afirmasi otonomi khusus.
"Penandatangan NPHD sudah kami lakukan dengan KPU dan Bawaslu. Pencairan untuk KPU sudah 40 persen dan Bawaslu 18 persen," ujar Hendrik.
Ia menjelaskan bahwa penandatangan nota perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan KPU maupun Bawaslu mengalami keterlambatan karena pemerintah daerah terlebih dahulu mengikuti evaluasi APBD tahun 2024.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah melanjutkan penandatangan NPHD bersama Polres Teluk Wondama dan Kodim 1811 Teluk Wondama dalam rangka pengamanan pemilu.
"Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berkomitmen menyukseskan pemilu melalui penyediaan anggaran," tutur Hendrik Mambor.
Pemerintah kabupaten, kata dia, terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu guna memperhatikan perubahan cuaca ketika pendistribusian logistik ke wilayah pesisir maupun kepulauan.
Oleh sebabnya, penyelenggara pemilu diharapkan untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Teluk Wondama maupun BMKG.
"Kalau daerah kepulauan dan pesisir akan menggunakan transportasi laut seperti loang boat atau sewa kapal jika kondisi cuaca tidak memungkinkan," ucap Hendrik.
Ketua KPU Teluk Wondama Yustinus Rumabur menjelaskan bahwa jadwal distribusi logistik dimulai pada 10 sampai 13 Februari 2024 dari KPU ke tingkat PPD, dan selanjutnya dari PPD diserahkan kepada panitia pemungutan suara (PPS).
Dari 142 TPS yang tersebar pada 13 distrik, terdapat satu TPS yang pendistribusian logistik pemilu harus menggunakan helikopter yaitu TPS Kampung Oya, Distrik Naikere.
"Karena Kampung Oya masih terisolir, belum terkoneksi dengan jalur transportasi darat, dan medanya sangat sulit. Bisa jalan kaki tapi butuh waktu berhari-hari," jelas Yustinus.
Menurut dia penarikan kembali seluruh logistik pemilu setelah hari pemungutan suara akan berlangsung dari 14 sampai 19 Februari 2024 dengan pengawalan ketat dari aparat TNI/Polri.
Hal tersebut tentunya menunggu kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) menyelenggarakan pleno yang kemudian dilanjutkan dengan pleno tingkat PPD pada 13 distrik.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Bupati Teluk Wondama Hendrik Syake Mambor dalam rapat kerja bupati se-Papua Barat di Manokwari, Selasa, mengatakan anggaran tersebut dihibahkan bagi dua lembaga penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pelaksanaan pemilu adat.
"Total keseluruhan dana itu disiapkan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024," katanya.
Ia merinci anggaran untuk KPU Teluk Wondama mencapai Rp35 miliar, Bawaslu Teluk Wondama Rp17 miliar, Polres Teluk Wondama Rp6 miliar, dan Kodim 1811 Teluk Wondama Rp1,5 miliar.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar guna menyukseskan pemilihan calon anggota DPRK dari jalur pengangkatan atau afirmasi otonomi khusus.
"Penandatangan NPHD sudah kami lakukan dengan KPU dan Bawaslu. Pencairan untuk KPU sudah 40 persen dan Bawaslu 18 persen," ujar Hendrik.
Ia menjelaskan bahwa penandatangan nota perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan KPU maupun Bawaslu mengalami keterlambatan karena pemerintah daerah terlebih dahulu mengikuti evaluasi APBD tahun 2024.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah melanjutkan penandatangan NPHD bersama Polres Teluk Wondama dan Kodim 1811 Teluk Wondama dalam rangka pengamanan pemilu.
"Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berkomitmen menyukseskan pemilu melalui penyediaan anggaran," tutur Hendrik Mambor.
Pemerintah kabupaten, kata dia, terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu guna memperhatikan perubahan cuaca ketika pendistribusian logistik ke wilayah pesisir maupun kepulauan.
Oleh sebabnya, penyelenggara pemilu diharapkan untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Teluk Wondama maupun BMKG.
"Kalau daerah kepulauan dan pesisir akan menggunakan transportasi laut seperti loang boat atau sewa kapal jika kondisi cuaca tidak memungkinkan," ucap Hendrik.
Ketua KPU Teluk Wondama Yustinus Rumabur menjelaskan bahwa jadwal distribusi logistik dimulai pada 10 sampai 13 Februari 2024 dari KPU ke tingkat PPD, dan selanjutnya dari PPD diserahkan kepada panitia pemungutan suara (PPS).
Dari 142 TPS yang tersebar pada 13 distrik, terdapat satu TPS yang pendistribusian logistik pemilu harus menggunakan helikopter yaitu TPS Kampung Oya, Distrik Naikere.
"Karena Kampung Oya masih terisolir, belum terkoneksi dengan jalur transportasi darat, dan medanya sangat sulit. Bisa jalan kaki tapi butuh waktu berhari-hari," jelas Yustinus.
Menurut dia penarikan kembali seluruh logistik pemilu setelah hari pemungutan suara akan berlangsung dari 14 sampai 19 Februari 2024 dengan pengawalan ketat dari aparat TNI/Polri.
Hal tersebut tentunya menunggu kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) menyelenggarakan pleno yang kemudian dilanjutkan dengan pleno tingkat PPD pada 13 distrik.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024