Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp19 miliar untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
NPHD tersebut ditandatangani oleh Bupati Manokwari Hermus Indou dan Ketua Bawaslu Manokwari Samsudin Renuat, Kamis.
"Kesepakatan NPHD sudah jadi tanggung jawab pemda untuk sukseskan seluruh program nasional, termasuk pemilu dan pilkada 2024," kata Hermus.
Semua institusi yang mendapatkan petunjuk dan arahan pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu 2024 yaitu KPU, Bawaslu hingga TNI-Polri, katanya, wajib didukung Pemkab Manokwari dengan perencanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
"Hal ini perlu dilakukan agar semua institusi bisa berkolaborasi, bersinergi dan saling mendukung sehingga kinerja penyelenggaraan pemilu bisa berjalan baik," ujar Hermus.
Dia menambahkan, tahapan pilkada yang sudah dimulai Maret 2024 bukan hanya sebagai instrumen demokrasi, melainkan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Penyelenggaraan pemilu yang dikelola baik maka dapat menghasilkan pemimpin yang punya komitmen kebangsaan dan komitmen pembangunan yang baik. Dengan begitu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Dukungan Pemkab Manokwari kepada Bawaslu dan KPU sebagai institusi inti penyelenggaraan pemilu mutlak dilakukan. Begitu pula NPHD pada TNI-Polri untuk dukungan pengamanan. Diharapkan pilkada berjalan lancar dan tanpa hambatan apapun," ujar orang nomor satu di Kabupaten Manokwari itu.
Ketua Bawaslu Manokwari Samsuddin Renuat menjelaskan pemberian hibah dari Pemkab Manokwari kepada Bawaslu dalam rangka pengawasan tahapan Pilkada 2024, sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Melalui NPHD Pilkada Tahun 2024 ini menjadi momentum yang tepat untuk terus memperkokoh semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan Bawaslu Manokwari dalam menemukan tekad dan motivasi yang kuat untuk pembangunan Manokwari," katanya.
Bawaslu Manokwari siap memanfaatkan dan menggunakan dana hibah dengan baik, benar, berhati-hati, efisien dan bertanggung jawab.
Samsuddin juga meminta pada seluruh pemangku kepentingan baik Pemda maupun Forkompinda untuk memberi saran dan masukan serta ikut terlibat dalam semua tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu baik pada Pilkada maupun Pemilu 2024.
"Tugas dan tanggung jawab pemilu dan pilkada tidaklah mudah, tapi merupakan tanggung jawab yang berat dan perlu didukung berbagai pihak demi kemajuan kualitas pengawasan pemilu di Manokwari," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
NPHD tersebut ditandatangani oleh Bupati Manokwari Hermus Indou dan Ketua Bawaslu Manokwari Samsudin Renuat, Kamis.
"Kesepakatan NPHD sudah jadi tanggung jawab pemda untuk sukseskan seluruh program nasional, termasuk pemilu dan pilkada 2024," kata Hermus.
Semua institusi yang mendapatkan petunjuk dan arahan pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu 2024 yaitu KPU, Bawaslu hingga TNI-Polri, katanya, wajib didukung Pemkab Manokwari dengan perencanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
"Hal ini perlu dilakukan agar semua institusi bisa berkolaborasi, bersinergi dan saling mendukung sehingga kinerja penyelenggaraan pemilu bisa berjalan baik," ujar Hermus.
Dia menambahkan, tahapan pilkada yang sudah dimulai Maret 2024 bukan hanya sebagai instrumen demokrasi, melainkan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Penyelenggaraan pemilu yang dikelola baik maka dapat menghasilkan pemimpin yang punya komitmen kebangsaan dan komitmen pembangunan yang baik. Dengan begitu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Dukungan Pemkab Manokwari kepada Bawaslu dan KPU sebagai institusi inti penyelenggaraan pemilu mutlak dilakukan. Begitu pula NPHD pada TNI-Polri untuk dukungan pengamanan. Diharapkan pilkada berjalan lancar dan tanpa hambatan apapun," ujar orang nomor satu di Kabupaten Manokwari itu.
Ketua Bawaslu Manokwari Samsuddin Renuat menjelaskan pemberian hibah dari Pemkab Manokwari kepada Bawaslu dalam rangka pengawasan tahapan Pilkada 2024, sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Melalui NPHD Pilkada Tahun 2024 ini menjadi momentum yang tepat untuk terus memperkokoh semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan Bawaslu Manokwari dalam menemukan tekad dan motivasi yang kuat untuk pembangunan Manokwari," katanya.
Bawaslu Manokwari siap memanfaatkan dan menggunakan dana hibah dengan baik, benar, berhati-hati, efisien dan bertanggung jawab.
Samsuddin juga meminta pada seluruh pemangku kepentingan baik Pemda maupun Forkompinda untuk memberi saran dan masukan serta ikut terlibat dalam semua tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu baik pada Pilkada maupun Pemilu 2024.
"Tugas dan tanggung jawab pemilu dan pilkada tidaklah mudah, tapi merupakan tanggung jawab yang berat dan perlu didukung berbagai pihak demi kemajuan kualitas pengawasan pemilu di Manokwari," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024