Wakil Jaksa Agung RI Sunarta mengatakan Kantor Kejaksaan Negeri Ambon menjadi satuan kerja percontohan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) di wilayah timur Indonesia.
"Khusus untuk Kejari Ambon ini akan terus disupervisi artinya terus dibimbing, dan tidak hanya itu tetapi untuk semua kejari karena yang di Ambon hanya sebagai percontohan," kata Sunarta di Ambon, Maluku, Kamis.
Penegasan itu disampaikan Sunarta saat melakukan kunjungan kerja ke Kejari Ambon dan Kejati Maluku guna melakukan monitoring, evaluasi, dan asistensi satker akselerasi/percontohan pembangunan zona integritas pada wilayah hukum Kejati Maluku.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Jaksa Agung RI diterima Kepala Kejati Maluku Agoes Soenanto Prasetyo bersama Wakajati dan jajarannya.
"Saya berkunjung dengan tim ke Kejati Maluku dalam rangka monitoring, evaluasi, dan supervisi hubungan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkup Kejati Maluku yang meliputi sembilan kejari dan serta lima cabang kejaksaan negeri," ucapnya.
"Sekarang programnya sudah berjalan dan apa pun yang sudah dilakukan harus dievaluasi agar ke depan tidak ada kendala lagi dan programnya sudah berjalan sesuai hasil monitoring yang dilakukan tetapi harus lebih ditingkatkan lagi," jelas Sunarta.
Dalam pembangunan zona integritas, lanjut Sunarta, ada enam area perubahan yang dimulai dari tata laksana, pengawasan, manajemen, sehingga penilaian tidak hanya dari satu sisi untuk dilihat skemanya seperti apa, termasuk pembangunan fasilitas gedung kantor.
"Intinya untuk zona integritas itu dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan pada gilirannya memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik pula," tambahnya.
Dikatakan Sunarta, ada banyak pelayanan yang perlu dilakukan seperti konsultasi hukum, tilang, penguatan hukum dan sebagainya kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia menambahkan bahwa semua kejari sebenarnya bisa diusulkan, tetapi hanya yang menjadi percontohan adalah Kejari Ambon dan merupakan satker percontohan untuk wilayah timur Indonesia, bukan hanya untuk Maluku.
"Untuk kasus yang terjadi di Kejari Bondowoso (Jatim), di situ ada integritas dan di Kejati Maluku alhamdulillah bersih," tegasnya.
Peristiwa tangkap tangan oleh KPK di Bondowoso terhadap kepala kejari dan Kasi Pidsus menjadi contoh jelek dan nilai tersendiri bagi institusi.
"Bagi kita meskipun tidak mengejar nilai, tetapi perlu menjaga integritas dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," ujar Wakil Jaksa Agung.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Khusus untuk Kejari Ambon ini akan terus disupervisi artinya terus dibimbing, dan tidak hanya itu tetapi untuk semua kejari karena yang di Ambon hanya sebagai percontohan," kata Sunarta di Ambon, Maluku, Kamis.
Penegasan itu disampaikan Sunarta saat melakukan kunjungan kerja ke Kejari Ambon dan Kejati Maluku guna melakukan monitoring, evaluasi, dan asistensi satker akselerasi/percontohan pembangunan zona integritas pada wilayah hukum Kejati Maluku.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Jaksa Agung RI diterima Kepala Kejati Maluku Agoes Soenanto Prasetyo bersama Wakajati dan jajarannya.
"Saya berkunjung dengan tim ke Kejati Maluku dalam rangka monitoring, evaluasi, dan supervisi hubungan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkup Kejati Maluku yang meliputi sembilan kejari dan serta lima cabang kejaksaan negeri," ucapnya.
"Sekarang programnya sudah berjalan dan apa pun yang sudah dilakukan harus dievaluasi agar ke depan tidak ada kendala lagi dan programnya sudah berjalan sesuai hasil monitoring yang dilakukan tetapi harus lebih ditingkatkan lagi," jelas Sunarta.
Dalam pembangunan zona integritas, lanjut Sunarta, ada enam area perubahan yang dimulai dari tata laksana, pengawasan, manajemen, sehingga penilaian tidak hanya dari satu sisi untuk dilihat skemanya seperti apa, termasuk pembangunan fasilitas gedung kantor.
"Intinya untuk zona integritas itu dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan pada gilirannya memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik pula," tambahnya.
Dikatakan Sunarta, ada banyak pelayanan yang perlu dilakukan seperti konsultasi hukum, tilang, penguatan hukum dan sebagainya kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia menambahkan bahwa semua kejari sebenarnya bisa diusulkan, tetapi hanya yang menjadi percontohan adalah Kejari Ambon dan merupakan satker percontohan untuk wilayah timur Indonesia, bukan hanya untuk Maluku.
"Untuk kasus yang terjadi di Kejari Bondowoso (Jatim), di situ ada integritas dan di Kejati Maluku alhamdulillah bersih," tegasnya.
Peristiwa tangkap tangan oleh KPK di Bondowoso terhadap kepala kejari dan Kasi Pidsus menjadi contoh jelek dan nilai tersendiri bagi institusi.
"Bagi kita meskipun tidak mengejar nilai, tetapi perlu menjaga integritas dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," ujar Wakil Jaksa Agung.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024