Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Neni Djafar menyebutkan bahwa penerapan program Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang sudah berjalan dua semester di sekolah itu baru mencapai 75 persen.
"Penerapan IKM itu baru mencapai 75 persen karena memang masih ada hal-hal yang perlu dibenahi berkaitan dengan peralihan kurikulum," katanya di Sorong, Jumat.
Dia menyebutkan kendala yang dihadapi saat ini dalam penerapan kurikulum merdeka itu seperti adanya mata pelajaran yang belum terpenuhi secara maksimal, masih ada guru yang harus beradaptasi dengan program P5.
"Mata pelajaran yang belum terpenuhi itu seni budaya. Jujur kita kekurangan guru, sehingga guru yang bukan guru seni budaya akhirnya harus mengampu mata pelajaran itu," katanya.
Kemudian ada beberapa istilah-istilah yang berubah sehingga dibutuhkan adaptasi, misalnya di dalam kurikulum 13 (K13) di kenal dengan kompetensi dasar sementara pada IKM berubah menjadi capaian pembelajaran (CP), alur tujuan pembelajaran (ATP) dan lain sebagainya.
Sebenarnya, kata dia, istilah itu pada dasarnya bermakna sama, tetapi mengalami perubahan sehingga membutuhkan adaptasi yang baik dari setiap guru sehingga nantinya bisa menjabarkan istilah-istilah itu dengan baik dan maksimal ke dalam program pembelajarannya.
"Kalau dulu disebut rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), tapi di dalam kurikulum merdeka ini disebut dengan istilah bahan ajar, padahal komponen yang ada di dalam RPP dan kurikulum merdeka itu sebenarnya sama,"
Upaya yang telah dilakukan adalah telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong untuk memperhatikan kebutuhan itu demi pemenuhan implementasi kurikulum merdeka itu secara baik dan maksimal ke depannya.
"Kita sudah koordinasikan dengan dinas terkait, ya, mudah-mudahan di semester mendatang kendala itu sudah diatasi dengan baik," ujarnya.
Kendati pun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan IKM itu, namun semangat dan daya juang guru-guru SMPN I Kabupaten Sorong untuk memaksimalkan penerapan IKM itu terus berjalan.
"Di awal penerapan memang membutuhkan perjuangan dan kita mandiri dalam penerapan itu, tapi kita sudah dua semester berjalan," ujarnya.
Dia menyebutkan, penerapan IKM di SMPN I Kabupaten Sorong ini lebih kepada kelas VII dengan jumlah siswa 330 yang tersebar di 10 ruang belajar.
Dia menilai kurikulum sebelumnya sebagian guru masih menggunakan pendekatan tradisional kemudian komunitas belajar itu belum terlalu efektif. Sementara pada kurikulum merdeka itu, guru dituntut untuk memperhatikan kebutuhan peserta didik, makanya setiap pembelajaran selalu diawali dengan asesmen diagnostik guna menganalisa karakteristik peserta didik.
"Tujuannya bukan untuk mengukur kemampuan peserta didik secara pengetahuan tetapi bagaimana kesiapan peserta didik belajar di kelas, sehingga guru tidak memaksakan sesuatu yang tidak diminati anak-anak," katanya.
Jadi pada IKM ini, fungsi guru itu harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai pendekatan metode belajar yang baik dan efektif.
Karena, katanya, di dalam satu kelas itu ada berbagai tipe anak dengan gaya dan ciri khas dalam menerima pelajaran, inilah yang diwajibkan IKM kepada guru supaya bisa memahami gaya dan tipe anak didik dalam menyampaikan materi ajar dengan cara, metode yang tepat sehingga pembelajaran itu lebih efektif dan maksimal.
"Karena ada anak yang senang belajar duduk diam, ada anak yang aktif, oleh kurikulum merdeka, guru harus memahami itu sehingga guru mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan karakteristik belajar anak," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Reinhard Simamora menyampaikan bahwa penerapan IKM di satuan pendidikan di wilayah itu memang perlu penyesuaian dari setiap sekolah, sehingga implementasi IKM di Kabupaten Sorong baru mencapai 80 persen.
"Untuk saat ini penerapan IKM itu baru mencapai 80 persen dengan rincian SMA/SMK sudah 100 persen, sementara lainnya berkisar 15 persen," katanya di Sorong, Jumat.
Dia menyebutkan belum terpenuhi 100 persen realisasi IKM di setiap sekolah dikarenakan adanya sebagian guru diberikan pelatihan terkait dengan program nasional itu.
Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pun tengah berupaya memenuhi kebutuhan guru sesuai dengan bidang pendidikan yang ditentukan dalam mendukung pemenuhan dan optimalisasi penerapan IKM di setiap sekolah.
"Kita berharap di 2024 ini seluruh sekolah sudah bisa menerapkan IKM," katanya.
Dia menganggap IKM sebagai sebuah metode pembelajaran dengan memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik di setiap sekolah.
"Ini yang menjadi acuan kita supaya terus berupaya untuk menerapkan IKM di seluruh sekolah, supaya daya serapan pendidikan itu jauh lebih efektif," ujarnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Penerapan IKM itu baru mencapai 75 persen karena memang masih ada hal-hal yang perlu dibenahi berkaitan dengan peralihan kurikulum," katanya di Sorong, Jumat.
Dia menyebutkan kendala yang dihadapi saat ini dalam penerapan kurikulum merdeka itu seperti adanya mata pelajaran yang belum terpenuhi secara maksimal, masih ada guru yang harus beradaptasi dengan program P5.
"Mata pelajaran yang belum terpenuhi itu seni budaya. Jujur kita kekurangan guru, sehingga guru yang bukan guru seni budaya akhirnya harus mengampu mata pelajaran itu," katanya.
Kemudian ada beberapa istilah-istilah yang berubah sehingga dibutuhkan adaptasi, misalnya di dalam kurikulum 13 (K13) di kenal dengan kompetensi dasar sementara pada IKM berubah menjadi capaian pembelajaran (CP), alur tujuan pembelajaran (ATP) dan lain sebagainya.
Sebenarnya, kata dia, istilah itu pada dasarnya bermakna sama, tetapi mengalami perubahan sehingga membutuhkan adaptasi yang baik dari setiap guru sehingga nantinya bisa menjabarkan istilah-istilah itu dengan baik dan maksimal ke dalam program pembelajarannya.
"Kalau dulu disebut rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), tapi di dalam kurikulum merdeka ini disebut dengan istilah bahan ajar, padahal komponen yang ada di dalam RPP dan kurikulum merdeka itu sebenarnya sama,"
Upaya yang telah dilakukan adalah telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong untuk memperhatikan kebutuhan itu demi pemenuhan implementasi kurikulum merdeka itu secara baik dan maksimal ke depannya.
"Kita sudah koordinasikan dengan dinas terkait, ya, mudah-mudahan di semester mendatang kendala itu sudah diatasi dengan baik," ujarnya.
Kendati pun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan IKM itu, namun semangat dan daya juang guru-guru SMPN I Kabupaten Sorong untuk memaksimalkan penerapan IKM itu terus berjalan.
"Di awal penerapan memang membutuhkan perjuangan dan kita mandiri dalam penerapan itu, tapi kita sudah dua semester berjalan," ujarnya.
Dia menyebutkan, penerapan IKM di SMPN I Kabupaten Sorong ini lebih kepada kelas VII dengan jumlah siswa 330 yang tersebar di 10 ruang belajar.
Dia menilai kurikulum sebelumnya sebagian guru masih menggunakan pendekatan tradisional kemudian komunitas belajar itu belum terlalu efektif. Sementara pada kurikulum merdeka itu, guru dituntut untuk memperhatikan kebutuhan peserta didik, makanya setiap pembelajaran selalu diawali dengan asesmen diagnostik guna menganalisa karakteristik peserta didik.
"Tujuannya bukan untuk mengukur kemampuan peserta didik secara pengetahuan tetapi bagaimana kesiapan peserta didik belajar di kelas, sehingga guru tidak memaksakan sesuatu yang tidak diminati anak-anak," katanya.
Jadi pada IKM ini, fungsi guru itu harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai pendekatan metode belajar yang baik dan efektif.
Karena, katanya, di dalam satu kelas itu ada berbagai tipe anak dengan gaya dan ciri khas dalam menerima pelajaran, inilah yang diwajibkan IKM kepada guru supaya bisa memahami gaya dan tipe anak didik dalam menyampaikan materi ajar dengan cara, metode yang tepat sehingga pembelajaran itu lebih efektif dan maksimal.
"Karena ada anak yang senang belajar duduk diam, ada anak yang aktif, oleh kurikulum merdeka, guru harus memahami itu sehingga guru mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan karakteristik belajar anak," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Reinhard Simamora menyampaikan bahwa penerapan IKM di satuan pendidikan di wilayah itu memang perlu penyesuaian dari setiap sekolah, sehingga implementasi IKM di Kabupaten Sorong baru mencapai 80 persen.
"Untuk saat ini penerapan IKM itu baru mencapai 80 persen dengan rincian SMA/SMK sudah 100 persen, sementara lainnya berkisar 15 persen," katanya di Sorong, Jumat.
Dia menyebutkan belum terpenuhi 100 persen realisasi IKM di setiap sekolah dikarenakan adanya sebagian guru diberikan pelatihan terkait dengan program nasional itu.
Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pun tengah berupaya memenuhi kebutuhan guru sesuai dengan bidang pendidikan yang ditentukan dalam mendukung pemenuhan dan optimalisasi penerapan IKM di setiap sekolah.
"Kita berharap di 2024 ini seluruh sekolah sudah bisa menerapkan IKM," katanya.
Dia menganggap IKM sebagai sebuah metode pembelajaran dengan memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik di setiap sekolah.
"Ini yang menjadi acuan kita supaya terus berupaya untuk menerapkan IKM di seluruh sekolah, supaya daya serapan pendidikan itu jauh lebih efektif," ujarnya.*
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024