Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berupaya menciptakan efisiensi anggaran dengan melakukan pendataan ulang pegawai baik aparatur sipil negara (ASN) maupun honorer.
Bupati Manokwari, Hermus Indou di Manokwari, Selasa, menjelaskan, Pemkab Manokwari harus melakukan efisiensi anggaran sebaik mungkin karena beban anggaran yang cukup besar di tahun politik seperti sekarang.
“APBD kita dari dana alokasi umum (DAU) hampir semuanya habis untuk belanja pegawai. Kita pendataan pegawai supaya jelas secara faktual identitas pegawai yang kita biayai. Kalau terjadi efisiensi maka uang kelebihan dari DAU bisa digunakan untuk program melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, urgensi pendataan ulang pegawai agar pemda bisa memastikan jumlah ASN dan honorer yang masih bekerja di Pemkab Manokwari. Karena ada beberapa ASN yang sudah meninggal maupun yang sudah berpindah tugas ke daerah lain atau pindah ke pemerintah provinsi.
“Jangan sampai Pemkab Manokwari membiayai pegawai yang di dalam sistem masih ada namanya tapi ternyata secara faktual tidak ada orangnya atau sudah tidak bertugas lagi di pemkab,” ujarnya.
Ia menambahkan, dirinya sudah memerintahkan Sekda Manokwari untuk membuat tim dan melakukan pendataan ulang pegawai.
Menurutnya, tim tersebut harus mengumpulkan data beserta bukti-bukti terhadap pegawai ASN maupun honorer pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Hal ini penting untuk kita lakukan sebelum implementasi APBD 2024. Seluruh OPD segera melaporkan berapa jumlah total pegawainya, laki-laki berapa, perempuan berapa, tingkat pendidikan seperti apa, orang asli papua (OAP) dan non OAP berapa, dan lain-lain. Semua harus terdata baik,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Bupati Manokwari, Hermus Indou di Manokwari, Selasa, menjelaskan, Pemkab Manokwari harus melakukan efisiensi anggaran sebaik mungkin karena beban anggaran yang cukup besar di tahun politik seperti sekarang.
“APBD kita dari dana alokasi umum (DAU) hampir semuanya habis untuk belanja pegawai. Kita pendataan pegawai supaya jelas secara faktual identitas pegawai yang kita biayai. Kalau terjadi efisiensi maka uang kelebihan dari DAU bisa digunakan untuk program melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, urgensi pendataan ulang pegawai agar pemda bisa memastikan jumlah ASN dan honorer yang masih bekerja di Pemkab Manokwari. Karena ada beberapa ASN yang sudah meninggal maupun yang sudah berpindah tugas ke daerah lain atau pindah ke pemerintah provinsi.
“Jangan sampai Pemkab Manokwari membiayai pegawai yang di dalam sistem masih ada namanya tapi ternyata secara faktual tidak ada orangnya atau sudah tidak bertugas lagi di pemkab,” ujarnya.
Ia menambahkan, dirinya sudah memerintahkan Sekda Manokwari untuk membuat tim dan melakukan pendataan ulang pegawai.
Menurutnya, tim tersebut harus mengumpulkan data beserta bukti-bukti terhadap pegawai ASN maupun honorer pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Hal ini penting untuk kita lakukan sebelum implementasi APBD 2024. Seluruh OPD segera melaporkan berapa jumlah total pegawainya, laki-laki berapa, perempuan berapa, tingkat pendidikan seperti apa, orang asli papua (OAP) dan non OAP berapa, dan lain-lain. Semua harus terdata baik,” ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024