Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggandeng TNI/Polri guna bersama-sama mengantisipasi penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah itu.
Penjabat Sekda Papua Barat Daya, Edison Siagian, di Sorong, Selasa, menjelaskan kerja sama ini sebagai bagian antisipasi yang perlu dilakukan sebagai sikap antisipatif terhadap penularan PMK.
"Karena Papua Barat Daya masih berstatus hijau," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menganggap kerja sama lintas sektoral adalah sangat penting, sehingga TNI/Polri khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas dikumpulkan dalam forum bimbingan teknis guna memperkuat pemahaman tentang antisipasi penularan PMK di wilayah itu.
Pj Sekda menyebut bahwa keterlibatan TNI/Polri dalam kaitannya dengan pengamanan mobilisasi perpindahan ternak dari satu wilayah ke wilayah lain.
"Tentang pengamanan itu kita butuh TNI/Polri dan itu juga sudah diinstruksikan pemerintah pusat untuk melibatkan mereka," ujarnya.
Kerja sama yang terjalin ini, menurut dia, akan mengarah pada upaya minimalisasi penyebaran PMK sekaligus mendukung dan mempertahankan predikat Papua Barat Daya sebagai provinsi yang berkategori hijau.
Pj Sekda menegaskan, setiap hewan yang masuk ke Provinsi Papua Barat Daya harus disertai dan dilengkapi dengan dokumen kesehatan dan izin lengkap, sehingga dinyatakan layak untuk masuk ke provinsi ini.
"Saya harap ini harus menjadi perhatian kita semua supaya status hijau benar-benar terjaga," harap Pj Sekda Edison.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Penjabat Sekda Papua Barat Daya, Edison Siagian, di Sorong, Selasa, menjelaskan kerja sama ini sebagai bagian antisipasi yang perlu dilakukan sebagai sikap antisipatif terhadap penularan PMK.
"Karena Papua Barat Daya masih berstatus hijau," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menganggap kerja sama lintas sektoral adalah sangat penting, sehingga TNI/Polri khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas dikumpulkan dalam forum bimbingan teknis guna memperkuat pemahaman tentang antisipasi penularan PMK di wilayah itu.
Pj Sekda menyebut bahwa keterlibatan TNI/Polri dalam kaitannya dengan pengamanan mobilisasi perpindahan ternak dari satu wilayah ke wilayah lain.
"Tentang pengamanan itu kita butuh TNI/Polri dan itu juga sudah diinstruksikan pemerintah pusat untuk melibatkan mereka," ujarnya.
Kerja sama yang terjalin ini, menurut dia, akan mengarah pada upaya minimalisasi penyebaran PMK sekaligus mendukung dan mempertahankan predikat Papua Barat Daya sebagai provinsi yang berkategori hijau.
Pj Sekda menegaskan, setiap hewan yang masuk ke Provinsi Papua Barat Daya harus disertai dan dilengkapi dengan dokumen kesehatan dan izin lengkap, sehingga dinyatakan layak untuk masuk ke provinsi ini.
"Saya harap ini harus menjadi perhatian kita semua supaya status hijau benar-benar terjaga," harap Pj Sekda Edison.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023