Wasior, (Antara)- Bupati dan wakil bupati Teluk Wondama, Papua Barat, terus mengejar capaian pembangunan yang mereka lakukan untuk memajukan di daerah tersebut.
Pada tahun kedua kepemimpinanya, pasangan ini menyiapkan tiga program prioritas. Program tersebut merupakan jawaban atas persoalan menyangkut kebutuhan vital masyarakat selain pangan dan papan.
Saat berkunjung ke Distrik Teluk Duairi belum lama ini, Bupati Teluk Wondama Bernadus A Imburi menyatakan, tiga program itu yakni pembangunan jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi.
Ia menargetkan paling lambat tahun 2019, bagian utara kota Wasior dari Kampung Warayaru hingga kampung Yopanggar di Distrik Teluk Duairi sudah bisa menikmati listrik. Demikian pula di bagian selatan dari kampung Rasiei hingga Sendrawoy, Distrik Rasiei.
“Bagaimana anak-anak mau ujian pakai sistim CAT, kalau listrik tidak ada, “ kata bupati pada kunjungan tersebut.
Terkait jaringan telekomunisasi seluler, Imburi menginginkan setidaknya semua ibukota distrik bisa terjangkau jaringan telepon seluler pada tahun 2018. Sejumlah BTS baru akan dibangun pada beberapa lokasi baik di pusat distrik maupun ke kampung-kampung pinggiran.
“Supaya orang di Yopanggar ini bisa telepon ke Manokwari. Mungkin bapak dan ibu sini mau bicara dengan anak-anak yang sekolah di Manokwari, “ ujar Imburi yang pada kesempatan itu.
Pada bidang transportasi, pemerintah daerah akan menyiapkan infrastruktur perhubungan berupa dermaga, tambatan perahu maupun jalan darat. Pemerintah daerah juga akan mempercepat pembangunan Bandara baru agar pesawat berbadan besar bisa mendarat di Wondama.
Bupati menginginkan, aksesibilitas warga antar kampung, antar distrik hingga lintas kabupaten semakin mudah.
“Jadi, tiga ini kita perhatikan dulu baru yang lain bisa jalan,†ujarnya.
Bupati mengharap dukungan seluruh komponen masyarakat termasuk di kampung-kampung. Masyarakat diharapkan memberi dukungan nyata misalnya dengan mau menyiapak lahan untuk pembangunan fasilitas pemerintah serta tidak melakukan palang memalang.
“Kami pemerintah tidak bisa jalan sendiri jadi masyarakat harus bantu pemerintah. Pemerintah tidak bisa membangun, misalnya untuk menara (BTS), tidak mungkin pemerintah bisa bangun kalau tidak ada tanah yang disiapkan masyarakat,“ pungkasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Pada tahun kedua kepemimpinanya, pasangan ini menyiapkan tiga program prioritas. Program tersebut merupakan jawaban atas persoalan menyangkut kebutuhan vital masyarakat selain pangan dan papan.
Saat berkunjung ke Distrik Teluk Duairi belum lama ini, Bupati Teluk Wondama Bernadus A Imburi menyatakan, tiga program itu yakni pembangunan jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi.
Ia menargetkan paling lambat tahun 2019, bagian utara kota Wasior dari Kampung Warayaru hingga kampung Yopanggar di Distrik Teluk Duairi sudah bisa menikmati listrik. Demikian pula di bagian selatan dari kampung Rasiei hingga Sendrawoy, Distrik Rasiei.
“Bagaimana anak-anak mau ujian pakai sistim CAT, kalau listrik tidak ada, “ kata bupati pada kunjungan tersebut.
Terkait jaringan telekomunisasi seluler, Imburi menginginkan setidaknya semua ibukota distrik bisa terjangkau jaringan telepon seluler pada tahun 2018. Sejumlah BTS baru akan dibangun pada beberapa lokasi baik di pusat distrik maupun ke kampung-kampung pinggiran.
“Supaya orang di Yopanggar ini bisa telepon ke Manokwari. Mungkin bapak dan ibu sini mau bicara dengan anak-anak yang sekolah di Manokwari, “ ujar Imburi yang pada kesempatan itu.
Pada bidang transportasi, pemerintah daerah akan menyiapkan infrastruktur perhubungan berupa dermaga, tambatan perahu maupun jalan darat. Pemerintah daerah juga akan mempercepat pembangunan Bandara baru agar pesawat berbadan besar bisa mendarat di Wondama.
Bupati menginginkan, aksesibilitas warga antar kampung, antar distrik hingga lintas kabupaten semakin mudah.
“Jadi, tiga ini kita perhatikan dulu baru yang lain bisa jalan,†ujarnya.
Bupati mengharap dukungan seluruh komponen masyarakat termasuk di kampung-kampung. Masyarakat diharapkan memberi dukungan nyata misalnya dengan mau menyiapak lahan untuk pembangunan fasilitas pemerintah serta tidak melakukan palang memalang.
“Kami pemerintah tidak bisa jalan sendiri jadi masyarakat harus bantu pemerintah. Pemerintah tidak bisa membangun, misalnya untuk menara (BTS), tidak mungkin pemerintah bisa bangun kalau tidak ada tanah yang disiapkan masyarakat,“ pungkasnya.(*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017