Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan akan terus memonitor pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026.
"Kami tetap pantau melalui dasboard SDGs, karena setiap enam bulan kami evaluasi," kata Asisten Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan Sekretariat Nasional SDGs Bappenas Alimatul Rahim di Manokwari, Rabu.
Ia menjelaskan, pemantauan bermaksud mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan indikator SDGs yang sudah menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah selama lima tahun.
Bappenas juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun, sehingga implementasi SDGs lebih maksimal dan memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kalau ada indikator yang belum tercapai, kami berikan feedback apa masalahnya dan bagaimana solusinya," jelas Rahim.
Menurut dia masing-masing provinsi di Indonesia memiliki tingkat pencapaian indikator SDGs bervariasi yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan sumber daya manusia.
Oleh sebabnya, monitoring dan evaluasi menjadi faktor penting dalam mengukur sekaligus memacu pelaksanaan rencana aksi daerah SDGs berjalan lancar sesuai ekspektasi.
"Meski indikator SDGs itu untuk lima tahun, tetapi setiap tahun harus ada target yang mesti dicapai," ujar Rahim.
Dia mengapresiasi antusias dan partisipasi lembaga non-pemerintah yang terlibat aktif dalam fokus grup diskusi penyempurnaan dokumen RAD SDGs Papua Barat di Manokwari selama tiga hari (9-11 Oktober 2023).
Hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat saling bersinergi dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.
"Semua peserta perwakilan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah sangat antusias sekali," kata Rahim.
Plh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Diah D Sesilia Come menuturkan, dokumen rencana aksi daerah yang disempurnakan melalui fokus grup diskusi menjadi acuan pelaksanaan indikator SDGs 2023-2026.
Keberhasilan pelaksanaan indikator yang dimaksud memerlukan sinergi kolaborasi dengan semua lembaga baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat.
Penyelenggaraan fokus grup diskusi kedua untuk menyempurnakan dokumen RAD SDGs Papua Barat 2023-2026 didukung oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) USAID Kolaborasi.
Perlu diketahui, 17 poin indikator SDGs meliputi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.
Kemudian, kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Kami tetap pantau melalui dasboard SDGs, karena setiap enam bulan kami evaluasi," kata Asisten Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan Sekretariat Nasional SDGs Bappenas Alimatul Rahim di Manokwari, Rabu.
Ia menjelaskan, pemantauan bermaksud mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan indikator SDGs yang sudah menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah selama lima tahun.
Bappenas juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun, sehingga implementasi SDGs lebih maksimal dan memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kalau ada indikator yang belum tercapai, kami berikan feedback apa masalahnya dan bagaimana solusinya," jelas Rahim.
Menurut dia masing-masing provinsi di Indonesia memiliki tingkat pencapaian indikator SDGs bervariasi yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan sumber daya manusia.
Oleh sebabnya, monitoring dan evaluasi menjadi faktor penting dalam mengukur sekaligus memacu pelaksanaan rencana aksi daerah SDGs berjalan lancar sesuai ekspektasi.
"Meski indikator SDGs itu untuk lima tahun, tetapi setiap tahun harus ada target yang mesti dicapai," ujar Rahim.
Dia mengapresiasi antusias dan partisipasi lembaga non-pemerintah yang terlibat aktif dalam fokus grup diskusi penyempurnaan dokumen RAD SDGs Papua Barat di Manokwari selama tiga hari (9-11 Oktober 2023).
Hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat saling bersinergi dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.
"Semua peserta perwakilan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah sangat antusias sekali," kata Rahim.
Plh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Diah D Sesilia Come menuturkan, dokumen rencana aksi daerah yang disempurnakan melalui fokus grup diskusi menjadi acuan pelaksanaan indikator SDGs 2023-2026.
Keberhasilan pelaksanaan indikator yang dimaksud memerlukan sinergi kolaborasi dengan semua lembaga baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat.
Penyelenggaraan fokus grup diskusi kedua untuk menyempurnakan dokumen RAD SDGs Papua Barat 2023-2026 didukung oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) USAID Kolaborasi.
Perlu diketahui, 17 poin indikator SDGs meliputi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.
Kemudian, kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023