Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Provinsi Papua Barat menyalurkan bantuan bahan bangunan rumah layak huni tahun 2023 untuk 363 Kepala Keluarga (KK) orang asli Papua yang tersebar pada lima kabupaten.
Kepala DPMK Papua Barat Legius Wanimbo di Manokwari, Jumat, mengatakan lima kabupaten itu adalah Pegunungan Arfak (249 KK), Manokwari (59 KK), Fakfak (25 KK), Teluk Bintuni (23 KK), dan Kaimana (tujuh KK).
Sementara dua kabupaten lainnya yakni Manokwari Selatan dan Teluk Wondama diakomodasi melalui program bantuan bahan bangunan rumah layak huni tahun 2024.
"Bahan bangunan yang disalurkan seperti semen, seng, paku, dan lainnya, sesuai kebutuhan masyarakat," kata Legius.
Ia menjelaskan rumah layak huni adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi, sehingga pemerintah daerah (pemda) berkomitmen meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pengentasan masalah kemiskinan yang memerlukan kolaborasi lintas instansi pemda baik provinsi maupun kabupaten.
"Sekarang bantuan tidak lagi dalam bentuk uang tunai, tapi program yang bisa mengurai kemiskinan," jelas Legius.
Ia menerangkan bahwa penerima bantuan yang diusulkan dari pemkab harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan DPMK Papua Barat.
Meliputi kepemilikan tanah bersertifikat, memiliki surat pelepasan adat, dan tidak berstatus sengketa, sehingga penyaluran bantuan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
"Intinya urusan tanah harus clean and clear, supaya betul-betul ada manfaatnya," ucap Legius.
Ia menjelaskan DPMK bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) demi mengoptimalkan tujuan pelaksanaan program bagi masyarakat.
Pemberian bantuan bahan bangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan rumah dari masing-masing kepala keluarga penerima manfaat yang tersebar di lima kabupaten.
"Contoh rumah ada, tapi perlu direnovasi, Maka bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan renovasi," ucap Legius.
Ia menuturkan program pemberdayaan masyarakat yang sudah terlaksana tidak hanya penyaluran bantuan bahan bangunan, melainkan bantuan peralatan pertanian dan air bersih, seperti sumur bor.
Saat ini, kata dia, pembangunan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada wilayah perkampungan hingga pedalaman di Papua Barat.
"Kami terus memaksimalkan program pemberdayaan yang menyasar semua masyarakat, terutama masyarakat kampung," ucap Legius.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala DPMK Papua Barat Legius Wanimbo di Manokwari, Jumat, mengatakan lima kabupaten itu adalah Pegunungan Arfak (249 KK), Manokwari (59 KK), Fakfak (25 KK), Teluk Bintuni (23 KK), dan Kaimana (tujuh KK).
Sementara dua kabupaten lainnya yakni Manokwari Selatan dan Teluk Wondama diakomodasi melalui program bantuan bahan bangunan rumah layak huni tahun 2024.
"Bahan bangunan yang disalurkan seperti semen, seng, paku, dan lainnya, sesuai kebutuhan masyarakat," kata Legius.
Ia menjelaskan rumah layak huni adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi, sehingga pemerintah daerah (pemda) berkomitmen meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pengentasan masalah kemiskinan yang memerlukan kolaborasi lintas instansi pemda baik provinsi maupun kabupaten.
"Sekarang bantuan tidak lagi dalam bentuk uang tunai, tapi program yang bisa mengurai kemiskinan," jelas Legius.
Ia menerangkan bahwa penerima bantuan yang diusulkan dari pemkab harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan DPMK Papua Barat.
Meliputi kepemilikan tanah bersertifikat, memiliki surat pelepasan adat, dan tidak berstatus sengketa, sehingga penyaluran bantuan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
"Intinya urusan tanah harus clean and clear, supaya betul-betul ada manfaatnya," ucap Legius.
Ia menjelaskan DPMK bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) demi mengoptimalkan tujuan pelaksanaan program bagi masyarakat.
Pemberian bantuan bahan bangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan rumah dari masing-masing kepala keluarga penerima manfaat yang tersebar di lima kabupaten.
"Contoh rumah ada, tapi perlu direnovasi, Maka bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan renovasi," ucap Legius.
Ia menuturkan program pemberdayaan masyarakat yang sudah terlaksana tidak hanya penyaluran bantuan bahan bangunan, melainkan bantuan peralatan pertanian dan air bersih, seperti sumur bor.
Saat ini, kata dia, pembangunan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada wilayah perkampungan hingga pedalaman di Papua Barat.
"Kami terus memaksimalkan program pemberdayaan yang menyasar semua masyarakat, terutama masyarakat kampung," ucap Legius.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023