Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Wondama, Papua Barat tahun ini menggunakan Rp3,5 miliar dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pembelian obat-obatan.
Direktur RSUD Teluk Wondama dr Yoce Kurniawan di Wasior, Sabtu, mengatakan total anggaran belanja obat tahun ini Rp8 miliar seperti tahun-tahun sebelumnya.
Selain menggunakan Dana Otsus, belanja obat dibiayai sendiri oleh RSUD yang sudah berstatus badan layanan umum daerah (BLUD),
“Belanja obat menggunakan pendapatan RSUD. Karena jumlah pasien meningkat kita menggeser kelebihan dana dari penghematan operasional rumah sakit,” kata dia.
Ia menjelaskan RSUD Teluk Wondama sudah naik kelas menjadi tipe C, sejak 2021 telah berubah status menjadi BLUD. Terhitung per 1 Juli 2023, BLUD RSUD Teluk Wondama resmi memberlakukan tarif setelah sebelumnya semua layanan bersifat gratis.
“Namun layanan berbayar hanya berlaku bagi warga non-KTP Wondama yang tidak memiliki BPJS (BPJS Kesehatan, red.),” katanya.
Pihaknya sudah memperbaiki sistem distribusi maupun pengawasan obat-obatan di RSUD setempat sehingga dijamin obat yang beredar di RSUD layak pakai.
“Saya pastikan kalau obat-obat yang ada di RSUD tidak ada yang ED (Expired Date). Kalau ada yang ED itu pasti kelalaian petugas, silakan lapor. Kami terbuka untuk itu,” kata dia.
Ia mengakui sebelumnya memang pernah didapatkan cukup banyak obat-obatan yang kedaluwarsa. Namun, obat-obatan itu bukan yang diberikan ke pasien tetapi merupakan stok lama yang masih tersimpan di gudang farmasi. Seluruh obat kedaluwarsa telah dimusnahkan.
“Pernah saya sampai bakar 500 juta obat-obat yang kedaluarsa. Itu untuk tiga tahun berjalan. Memang sayang sekali karena mungkin perencanaan yang kurang baik sehingga saya bilang itu jadi pembelajaran sehingga sekarang kalau yang kedaluwarsa pasti kita keluarkan,” kata dr Yoce Kurniawan yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Teluk Wondama itu.
Anggota Komisi C DPRD Teluk Wondama Kristian G. Torey mengingatkan manajemen RSUD agar memastikan tidak ada obat-obatan kedaluwarsa yang beredar di rumah sakit pelat merah itu.
“Kami harapkan pengawasan obat-obatan lebih ditingkatkan supaya jangan sampai ada obat yang sudah kedaluwarsa tapi masih diberikan ke pasien,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Direktur RSUD Teluk Wondama dr Yoce Kurniawan di Wasior, Sabtu, mengatakan total anggaran belanja obat tahun ini Rp8 miliar seperti tahun-tahun sebelumnya.
Selain menggunakan Dana Otsus, belanja obat dibiayai sendiri oleh RSUD yang sudah berstatus badan layanan umum daerah (BLUD),
“Belanja obat menggunakan pendapatan RSUD. Karena jumlah pasien meningkat kita menggeser kelebihan dana dari penghematan operasional rumah sakit,” kata dia.
Ia menjelaskan RSUD Teluk Wondama sudah naik kelas menjadi tipe C, sejak 2021 telah berubah status menjadi BLUD. Terhitung per 1 Juli 2023, BLUD RSUD Teluk Wondama resmi memberlakukan tarif setelah sebelumnya semua layanan bersifat gratis.
“Namun layanan berbayar hanya berlaku bagi warga non-KTP Wondama yang tidak memiliki BPJS (BPJS Kesehatan, red.),” katanya.
Pihaknya sudah memperbaiki sistem distribusi maupun pengawasan obat-obatan di RSUD setempat sehingga dijamin obat yang beredar di RSUD layak pakai.
“Saya pastikan kalau obat-obat yang ada di RSUD tidak ada yang ED (Expired Date). Kalau ada yang ED itu pasti kelalaian petugas, silakan lapor. Kami terbuka untuk itu,” kata dia.
Ia mengakui sebelumnya memang pernah didapatkan cukup banyak obat-obatan yang kedaluwarsa. Namun, obat-obatan itu bukan yang diberikan ke pasien tetapi merupakan stok lama yang masih tersimpan di gudang farmasi. Seluruh obat kedaluwarsa telah dimusnahkan.
“Pernah saya sampai bakar 500 juta obat-obat yang kedaluarsa. Itu untuk tiga tahun berjalan. Memang sayang sekali karena mungkin perencanaan yang kurang baik sehingga saya bilang itu jadi pembelajaran sehingga sekarang kalau yang kedaluwarsa pasti kita keluarkan,” kata dr Yoce Kurniawan yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Teluk Wondama itu.
Anggota Komisi C DPRD Teluk Wondama Kristian G. Torey mengingatkan manajemen RSUD agar memastikan tidak ada obat-obatan kedaluwarsa yang beredar di rumah sakit pelat merah itu.
“Kami harapkan pengawasan obat-obatan lebih ditingkatkan supaya jangan sampai ada obat yang sudah kedaluwarsa tapi masih diberikan ke pasien,” ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023