Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Papua Barat mencatat realisasi belanja negara di dua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Januari hingga 31 Juli 2023 mencapai Rp14,65 triliun dari total pagu Rp30,39 triliun.
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIC Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Papua Barat Muhammad Jihad di Manokwari, Papua Barat, Kamis, mengatakan belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat atau kementerian/lembaga sebesar Rp4 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebanyak Rp10,65 triliun.
Untuk Papua Barat realisasi belanja negara mencapai Rp8,65 triliun dengan rincian belanja kementerian/lembaga Rp2,64 triliun dan TKD Rp6 triliun, sedangkan Papua Barat Daya Rp6 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp1,35 triliun dan TKD Rp4,64 triliun.
"Belanja negara sudah 48,2 persen dari total pagu dan mengalami pertumbuhan 21,2 persen secara tahunan dibanding periode yang sama tahun 2022," kata Muhammad.
Ia menjelaskan capaian belanja kementerian/lembaga terdiri atas belanja pegawai Rp1,48 triliun, belanja barang Rp1,57 triliun, belanja modal Rp959,7 miliar, belanja bantuan sosial Rp2,71 miliar, dan belanja lainnya Rp0,31 miliar.
Kemudian, realisasi TKD meliputi dana bagi hasil (DBH) Rp3,04 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp4,04 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp477,4 miliar, DAK nonfisik Rp603,8 miliar, dana otonomi khusus (otsus) Rp1,81 triliun, dana insentif fiskal Rp63,17 miliar, dan dana desa Rp594,2 miliar.
Dari sisi pertumbuhan, kata dia, belanja pegawai mencapai 6,37 persen (year on year/yoy), belanja barang 36,83 persen (yoy), belanja modal 6,11 persen (yoy), dan belanja bantuan sosial 11,24 persen (yoy).
Dengan demikian, kinerja belanja kementerian/lembaga secara keseluruhan mengalami peningkatan 16,39 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun 2022.
"Hanya belanja lainnya yang terkontraksi 74,11 persen (yoy), kalau TKD tumbuh sebesar 23,12 persen (yoy)," ujar dia.
Ia menerangkan total pagu belanja kementerian/lembaga tahun 2023 sebanyak Rp8,47 triliun dan alokasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022, sehingga berdampak terhadap tingginya realisasi belanja.
Selain itu, peningkatan realisasi TKD ditopang oleh percepatan penyaluran DBH sumber daya alam minerba, migas, perikanan, kehutanan, pajak penghasilan (PPh) serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
Adapun penyaluran DAU block grant ke Papua Barat dan Papua Barat Daya telah terealisasi 100 persen pada periode Agustus 2023, sementara DAK fisik baru mencapai 25 persen (tahap satu dan tahap dua ke beberapa kabupaten).
"DAK fisik penyalurannya masih rendah, karena tahap kedua baru direalisasikan ke beberapa kabupaten, belum semuanya," tutur dia.
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IA DJPb Papua Barat Bakhtiar Efendy Labib menambahkan ada lima kementerian/lembaga yang mendapatkan pagu belanja terbesar yaitu Kementerian PUPR Rp2,37 triliun, Kementerian Pertahanan Rp1,32 triliun, Kementerian Perhubungan Rp1,14 triliun, Polri Rp0,96 triliun, dan KPU Rp0,33 triliun.
Terdapat sepuluh proyek strategis regional berupa pembangunan infrastruktur jalan, bandar udara, pasar, dan pengembangan kawasan pariwisata yang perlu dimaksimalkan agar memengaruhi daya serap belanja.
"Biasanya akhir tahun itu penyerapan belanja mengalami peningkatan signifikan," ucap Labib.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIC Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Papua Barat Muhammad Jihad di Manokwari, Papua Barat, Kamis, mengatakan belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat atau kementerian/lembaga sebesar Rp4 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebanyak Rp10,65 triliun.
Untuk Papua Barat realisasi belanja negara mencapai Rp8,65 triliun dengan rincian belanja kementerian/lembaga Rp2,64 triliun dan TKD Rp6 triliun, sedangkan Papua Barat Daya Rp6 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp1,35 triliun dan TKD Rp4,64 triliun.
"Belanja negara sudah 48,2 persen dari total pagu dan mengalami pertumbuhan 21,2 persen secara tahunan dibanding periode yang sama tahun 2022," kata Muhammad.
Ia menjelaskan capaian belanja kementerian/lembaga terdiri atas belanja pegawai Rp1,48 triliun, belanja barang Rp1,57 triliun, belanja modal Rp959,7 miliar, belanja bantuan sosial Rp2,71 miliar, dan belanja lainnya Rp0,31 miliar.
Kemudian, realisasi TKD meliputi dana bagi hasil (DBH) Rp3,04 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp4,04 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp477,4 miliar, DAK nonfisik Rp603,8 miliar, dana otonomi khusus (otsus) Rp1,81 triliun, dana insentif fiskal Rp63,17 miliar, dan dana desa Rp594,2 miliar.
Dari sisi pertumbuhan, kata dia, belanja pegawai mencapai 6,37 persen (year on year/yoy), belanja barang 36,83 persen (yoy), belanja modal 6,11 persen (yoy), dan belanja bantuan sosial 11,24 persen (yoy).
Dengan demikian, kinerja belanja kementerian/lembaga secara keseluruhan mengalami peningkatan 16,39 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun 2022.
"Hanya belanja lainnya yang terkontraksi 74,11 persen (yoy), kalau TKD tumbuh sebesar 23,12 persen (yoy)," ujar dia.
Ia menerangkan total pagu belanja kementerian/lembaga tahun 2023 sebanyak Rp8,47 triliun dan alokasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022, sehingga berdampak terhadap tingginya realisasi belanja.
Selain itu, peningkatan realisasi TKD ditopang oleh percepatan penyaluran DBH sumber daya alam minerba, migas, perikanan, kehutanan, pajak penghasilan (PPh) serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
Adapun penyaluran DAU block grant ke Papua Barat dan Papua Barat Daya telah terealisasi 100 persen pada periode Agustus 2023, sementara DAK fisik baru mencapai 25 persen (tahap satu dan tahap dua ke beberapa kabupaten).
"DAK fisik penyalurannya masih rendah, karena tahap kedua baru direalisasikan ke beberapa kabupaten, belum semuanya," tutur dia.
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IA DJPb Papua Barat Bakhtiar Efendy Labib menambahkan ada lima kementerian/lembaga yang mendapatkan pagu belanja terbesar yaitu Kementerian PUPR Rp2,37 triliun, Kementerian Pertahanan Rp1,32 triliun, Kementerian Perhubungan Rp1,14 triliun, Polri Rp0,96 triliun, dan KPU Rp0,33 triliun.
Terdapat sepuluh proyek strategis regional berupa pembangunan infrastruktur jalan, bandar udara, pasar, dan pengembangan kawasan pariwisata yang perlu dimaksimalkan agar memengaruhi daya serap belanja.
"Biasanya akhir tahun itu penyerapan belanja mengalami peningkatan signifikan," ucap Labib.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023