Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Bernadus Imburi menekankan pengelolaan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus berorientasi manfaat untuk rakyat.
Kebijakan anggaran belanja pun harus dijalankan dengan prinsip money follow program atau uang mengikuti program bukan sebaliknya program mengikuti uang sebagaimana yang berlaku sebelumnya.
“Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata. Sehingga perlu memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat," kata bupati pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama (Musrenbang RKPD) tahun 2020 di Gedung Sasana Karya di Wasior, Rabu.
Usulan program dan kegiatan, lanjut Imburi, harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta program prioritas daerah dalam RPJMD 2016/2020.
“Usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi baik lintas sektor, lintas OPD maupun lintas wilayah, “ lanjut Imburi.
Musrenbang tingkat kabupaten antara lain bertujuan untuk menyusun RKPD tahun 2020 diselaraskan dengan usulan program dan kegiatan usulan dari masyarakat melalui musrenbang tingkat kampung dan tingkat distrik.
Wakil Bupati Teluk Wondama, Paulus Y Indubri menekanka semua pimpinan OPD mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang telah diverifikasi dan disepakati dalam forum gabungan OPD ke dalam rencana kerja (renja) OPD tahun 2020.
“Saya tegaskan kepada pimpinan OPD dan kepala distrik ada 300 sekian program dan kegiatan usulan dari masyarakat yang harus diakomodir. Itu sudah disepakati jangan bikin tambahan lain. Jangan lompat pagar, “ ucap orang nomor dua Wondama ini.***
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019