Komisi I DPRD Kota Sorong, Papua Barat Daya, membahas kekurangan guru agama bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Sorong guna menjawab kekurangan guru agama di wilayah itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Ketua Komisi I DPRD Kota Sorong Muhammad Taslim usai tatap muka dengan Kemenag di Sorong, Senin, menjelaskan bahwa persoalan kekurangan guru agama di daerah ini menjadi perhatian DPRD.
"Kekurangan guru agama menjadi catatan penting dalam kunjungan kerja ke Kemenag Kota Sorong," jelas Taslim.
Taslim menyebutkan sekitar 200 guru madrasah, dan hanya 20 di antaranya masuk dalam status aparatur sipil negara (ASN), sedangkan sisanya masih honorer hingga saat ini.
Komisi I akan terus berusaha berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Sorong dan Papua Barat Daya agar manfaatkan dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda) untuk memberikan insentif kepada tenaga honorer.
"Kami upayakan dorong ini kepada Pak Pj. Wali Kota maupun Pak Pj. Gubernur," ujar Taslim.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Sorong Rofiul Amri mengatakan bahwa guru agama untuk seluruh agama di Kota Sorong masih sangat kurang.
"Semua agama gurunya kurang, dan belum menyentuh ke level pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA, masih sangat kurang," kata Rofiul Amri.
Untuk menjawab persoalan ini, Kemenag tidak punya kewenangan untuk mengatur guru agama PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Ia berharap pemerintah daerah memberikan kuota khusus bagi penerimaan guru agama, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA untuk semua agama.
"Kami berharap pemda bisa fasilitas ini karena Kemenag tidak punya wewenang mengatur guru agama," tuturnya.
Guru Agama Islam, kata dia, yang mendapat sertifikasi hanya 75 orang dan tertahan 15 orang, guru Agama Kristen bersertifikasi berjumlah 83 orang, guru Agama Katolik masih berstatus guru honorer.
"Kami berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan strategis untuk menjawab kebutuhan ini," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023