Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyarankan agar Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mempercepat proses lelang jabatan sekretaris daerah (sekda) provinsi defentif secara transparan.
Kepala Perwakilan ORI Papua Barat Musa Yosep Sombuk di Manokwari, Selasa, mengatakan jabatan sekretaris daerah memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif.
"Kalau cuma pelaksana tugas atau pejabat sementara, kewenangannya tidak penuh. Makanya, harus cepat buka lelang," kata Musa Sombuk.
Ia menjelaskan bahwa sekretaris daerah merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah yang memengaruhi kualitas penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam satu tahun berjalan.
Untuk itu, gubernur selaku kepala daerah harus segera membuka lelang jabatan untuk menentukan sekretaris daerah provinsi yang berkompeten.
"Ini sudah mau satu tahun tidak pernah dibuka seleksi. Saya sudah bilang, gubernur butuh pejabat sekda defenitif," ucap Musa.
Menurut dia, Penjabat Gubernur Papua Barat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan seleksi jabatan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh penjabat gubernur sangat terbatas, dan tidak leluasa seperti gubernur hasil pemilihan umum kepala daerah (pilkada).
"Waktu bertemu dengan pak penjabat gubernur, saya sampaikan supaya cepat ajukan lelang jabatan sekda. Supaya roda pemerintahan kuat," tutur Musa Sombuk.
Ia menilai serapan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 kurang dari 50 persen dipengaruhi sejumlah faktor, yaitu jabatan sekretaris daerah masih bersifat sementara, banyak kepala dinas berstatus pelaksana tugas, dan proses transisi setelah pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya.
Desain pemerintahan dengan menempatkan pejabat sementara mengakibatkan program pembangunan yang telah disusun tidak berjalan secara maksimal sesuai ekspektasi masyarakat.
"Solusinya harus defenitif supaya penyelenggaraan birokrasi jalan optimal, bukan bolak balik konsultasi," ucap Musa Sombuk.
Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Dance Sangkek menjelaskan penjabat gubernur telah menyurati Kemendagri, KASN, dan BKN terkait rencana lelang jabatan sekretaris daerah yang defenitif.
Apabila pemerintah pusat menyetujui usulan tersebut, maka pemerintah provinsi segera membentuk panitia seleksi (pansel) jabatan sekretaris daerah provinsi defenitif.
"Orang yang ikut seleksi jabatan juga harus memenuhi syarat ketentuan. Tapi, prosesnya sementara jalan, pak gubernur sudah menyurat," ujar Dance Sangkek.
Ia menegaskan lelang jabatan sekretaris daerah defenitif akan dibuka secara daring atau online, sehingga aparatur pemerintah yang berkompeten dari provinsi lain bisa mengikuti tahapan seleksi.
"Jabatan eselon satu itu dibuka online jadi ASN dari provinsi lain bisa ikut," kata Dance.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala Perwakilan ORI Papua Barat Musa Yosep Sombuk di Manokwari, Selasa, mengatakan jabatan sekretaris daerah memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif.
"Kalau cuma pelaksana tugas atau pejabat sementara, kewenangannya tidak penuh. Makanya, harus cepat buka lelang," kata Musa Sombuk.
Ia menjelaskan bahwa sekretaris daerah merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah yang memengaruhi kualitas penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam satu tahun berjalan.
Untuk itu, gubernur selaku kepala daerah harus segera membuka lelang jabatan untuk menentukan sekretaris daerah provinsi yang berkompeten.
"Ini sudah mau satu tahun tidak pernah dibuka seleksi. Saya sudah bilang, gubernur butuh pejabat sekda defenitif," ucap Musa.
Menurut dia, Penjabat Gubernur Papua Barat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan seleksi jabatan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh penjabat gubernur sangat terbatas, dan tidak leluasa seperti gubernur hasil pemilihan umum kepala daerah (pilkada).
"Waktu bertemu dengan pak penjabat gubernur, saya sampaikan supaya cepat ajukan lelang jabatan sekda. Supaya roda pemerintahan kuat," tutur Musa Sombuk.
Ia menilai serapan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 kurang dari 50 persen dipengaruhi sejumlah faktor, yaitu jabatan sekretaris daerah masih bersifat sementara, banyak kepala dinas berstatus pelaksana tugas, dan proses transisi setelah pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya.
Desain pemerintahan dengan menempatkan pejabat sementara mengakibatkan program pembangunan yang telah disusun tidak berjalan secara maksimal sesuai ekspektasi masyarakat.
"Solusinya harus defenitif supaya penyelenggaraan birokrasi jalan optimal, bukan bolak balik konsultasi," ucap Musa Sombuk.
Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Dance Sangkek menjelaskan penjabat gubernur telah menyurati Kemendagri, KASN, dan BKN terkait rencana lelang jabatan sekretaris daerah yang defenitif.
Apabila pemerintah pusat menyetujui usulan tersebut, maka pemerintah provinsi segera membentuk panitia seleksi (pansel) jabatan sekretaris daerah provinsi defenitif.
"Orang yang ikut seleksi jabatan juga harus memenuhi syarat ketentuan. Tapi, prosesnya sementara jalan, pak gubernur sudah menyurat," ujar Dance Sangkek.
Ia menegaskan lelang jabatan sekretaris daerah defenitif akan dibuka secara daring atau online, sehingga aparatur pemerintah yang berkompeten dari provinsi lain bisa mengikuti tahapan seleksi.
"Jabatan eselon satu itu dibuka online jadi ASN dari provinsi lain bisa ikut," kata Dance.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023