Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Papua Barat melaporkan realisasi investasi periode Januari-Juni 2023 atau semester I mencapai Rp970,112 miliar.
Kepala DPM PTSP Papua Barat Djalimun Supriatna di Manokwari, Senin, mengatakan capaian investasi terdiri dari penanaman modal asing (PMA) Rp328,074 miliar dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp642,038 miliar.
"Kontribusi investasi lebih banyak dari PMDN dibandingkan PMA yang masuk ke Papua Barat," kata Djalimun.
Ia menjelaskan realisasi PMA mengalami peningkatan dari Rp5,915 miliar pada triwulan I-2023 menjadi Rp322,159 miliar pada triwulan II-2023, sementara PMDN mengalami penurunan dari Rp352,308 miliar menjadi Rp289,730 miliar.
Pemerintah terus berupaya dengan berbagai strategi agar capaian investasi mengalami pertumbuhan sesuai ekspektasi, seperti memudahkan proses perizinan, melakukan kunjungan ke perusahaan secara rutin, dan lainnya.
"Ada banyak tantangan dalam meningkatkan investasi. Kita ketahui bersama bahwa kepastian lahan masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan," tutur dia.
Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi mengusulkan agar target investasi di Papua Barat tahun 2023 sebanyak Rp4,7 triliun direvisi oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Revisi tersebut berkaitan dengan potensi investasi Papua Barat yang tersebar pada tujuh kabupaten, setelah enam kabupaten masuk dalam daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.
"Target itu keluar waktu belum adanya pemekaran jadi masih 13 kabupaten/kota. Kami harap targetnya dibagi dua," terang dia.
Djalimun menjelaskan dari tujuh kabupaten di Papua Barat, hanya satu daerah yang memiliki potensi besar terhadap penanaman modal asing (PMA) yaitu Kabupaten Teluk Bintuni.
Enam kabupaten lainnya seperti Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kaimana, Teluk Wondama, dan Fakfak hanya mengandalkan penanaman modal dalam negeri.
Kondisi tersebut berbeda dengan potensi investasi yang berada pada enam wilayah di Papua Barat Daya, misalnya Sorong dan Raja Ampat yang terkenal dengan destinasi pariwisata internasional.
"Dari tujuh kabupaten di Papua Barat, hanya lima kabupaten yang sudah ada investasi. Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak belum ada," jelas Djalimun.
Saat ini, kata dia, PTSP Papua Barat sedang menyusun konsep untuk mempromosikan potensi pariwisata dan investasi yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah daerah telah mengimplementasikan perizinan berusaha terintegrasi dengan seluruh kementerian/lembaga di Indonesia melalui sistem online single submission (OSS).
"Kami sudah susun konsep promosi tapi masih merampungkan data dari kabupaten," ujar Djalimun.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala DPM PTSP Papua Barat Djalimun Supriatna di Manokwari, Senin, mengatakan capaian investasi terdiri dari penanaman modal asing (PMA) Rp328,074 miliar dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp642,038 miliar.
"Kontribusi investasi lebih banyak dari PMDN dibandingkan PMA yang masuk ke Papua Barat," kata Djalimun.
Ia menjelaskan realisasi PMA mengalami peningkatan dari Rp5,915 miliar pada triwulan I-2023 menjadi Rp322,159 miliar pada triwulan II-2023, sementara PMDN mengalami penurunan dari Rp352,308 miliar menjadi Rp289,730 miliar.
Pemerintah terus berupaya dengan berbagai strategi agar capaian investasi mengalami pertumbuhan sesuai ekspektasi, seperti memudahkan proses perizinan, melakukan kunjungan ke perusahaan secara rutin, dan lainnya.
"Ada banyak tantangan dalam meningkatkan investasi. Kita ketahui bersama bahwa kepastian lahan masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan," tutur dia.
Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi mengusulkan agar target investasi di Papua Barat tahun 2023 sebanyak Rp4,7 triliun direvisi oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Revisi tersebut berkaitan dengan potensi investasi Papua Barat yang tersebar pada tujuh kabupaten, setelah enam kabupaten masuk dalam daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.
"Target itu keluar waktu belum adanya pemekaran jadi masih 13 kabupaten/kota. Kami harap targetnya dibagi dua," terang dia.
Djalimun menjelaskan dari tujuh kabupaten di Papua Barat, hanya satu daerah yang memiliki potensi besar terhadap penanaman modal asing (PMA) yaitu Kabupaten Teluk Bintuni.
Enam kabupaten lainnya seperti Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kaimana, Teluk Wondama, dan Fakfak hanya mengandalkan penanaman modal dalam negeri.
Kondisi tersebut berbeda dengan potensi investasi yang berada pada enam wilayah di Papua Barat Daya, misalnya Sorong dan Raja Ampat yang terkenal dengan destinasi pariwisata internasional.
"Dari tujuh kabupaten di Papua Barat, hanya lima kabupaten yang sudah ada investasi. Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak belum ada," jelas Djalimun.
Saat ini, kata dia, PTSP Papua Barat sedang menyusun konsep untuk mempromosikan potensi pariwisata dan investasi yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah daerah telah mengimplementasikan perizinan berusaha terintegrasi dengan seluruh kementerian/lembaga di Indonesia melalui sistem online single submission (OSS).
"Kami sudah susun konsep promosi tapi masih merampungkan data dari kabupaten," ujar Djalimun.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023