Kajati Papua Barat ingatkan insan Adhyaksa tidak berpolitik praktis

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Harli Siregar mengingatkan seluruh insan Adhyaksa di provinsi tersebut tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis terutama menjelang Pemilu 2024.

"Kami tidak segan-segan jika ada yang terlibat (politik praktis) akan dicopot," kata Harli Siregar seusai upacara Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-63 di Manokwari, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap seluruh aparatur kejaksaan akan terus dimaksimalkan guna memastikan penerapan prinsip netralitas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Hal tersebut mengingat Kejaksaan Republik Indonesia turut berperan dalam menyukseskan agenda pemilihan umum di seluruh wilayah NKRI termasuk Papua Barat.

"Aparatur kejaksaan harus netralitas meski turut berperan dalam tahun-tahun politik," ucap Harli.

Menurut dia, kejaksaan berkomitmen menciptakan iklim demokrasi yang aman, damai, dan kondusif di Papua Barat.

Oleh sebab itu, korps Adhyaksa harus mengantisipasi dan menghindari konflik kepentingan karena akan mencoreng integritas kelembagaan.

"Kalau ada yang mencoreng, saya tidak akan ragu untuk menindak tegas oknum tersebut," katanya menegaskan.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang humanis tidak harus tunduk terhadap tekanan eksternal yang mempengaruhi kualitas.

Penegakan hukum humas yang dimaksud adalah memperhatikan kondisi sekitar serta memahami kebutuhan masyarakat secara profesional dan proporsional.

"Jalankan penegakan hukum yang tegas dan humanis untuk wujudkan situasi politik yang stabil," jelas Harli Siregar.

Menurut Harli, peringatan HBA Ke-63 dijadikan momentum berkotemplasi dan menginternalisasikan nilai Trapsila Adhyaksa.

Nilai tersebut menjadi landasan bagi insan kejaksaan meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam mengawal program pembangunan nasional.

"Penegakan hukum memegang peranan yang krusial pada semua lini kehidupan," jelas Harli.