Pemerintah Manokwari canangkan kebijakan intervensi percepatan penurunan stunting

Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Manokwari mencanangkan kebijakan intervensi percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah itu.

Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Jumat, mengatakan penanganan masalah gizi buruk yang menjadi penyebab gagal tumbuh atau stunting pada anak, harus dilakukan secara holistik, multipihak, serta multiaspek.

"Supaya Manokwari bisa bebas dari masalah stunting," kata Hermus.

 

Saat ini, kata dia, pemerintah kabupaten sedang menggodok regulasi sesuai arahan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, guna mengoptimalkan strategi penanggulangan stunting.

Dalam regulasi tersebut mencantumkan sinergi kolaborasi pemerintah kabupaten bersama sejumlah pihak seperti organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan lainnya.

 

Kemudian, pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Manokwari yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dan TP PKK selaku sektor penggerak.

"Kami juga mengadopsi metode orang tua asuh bagi anak stunting sesuai petunjuk Gubernur," ujar Hermus.

 

Menurut dia ketepatan implementasi program intervensi stunting harus ditopang oleh kebijakan anggaran, dan data yang akurat.

 

Oleh sebabnya, beberapa waktu lalu telah dilakukan validasi data guna mengetahui jumlah anak penderita kurang gizi, gizi kronis, dan stunting di Manokwari.

"Supaya semua merujuk pada satu data, datanya by name by address (nama dan alamat)," jelas Hermus Indou.

 

Ketua Tim Penggerak PKK Manokwari Febelina Indou, menuturkan intervensi program percepatan penurunan stunting menggunakan metode spesifik by name by address jauh lebih efektif.

 

Berdasarkan data hasil validasi, terdapat 135 anak stunting yang tersebar di wilayah 15 Puskesmas untuk dilakukan intervensi selama tiga bulan ke depan.

Puskesmas yang terlibat meliputi Puskesmas Mowbja ada 15 anak, Puskesmas Prafi 15 anak, Puskesmas Amban 12 anak, Puskesmas Macuan 11 anak, Puskesmas Warmare sepuluh anak, Puskesmas Wosi sepuluh anak, Puskesmas Tanah Rubuh sembilan anak, dan Puskesmas Sowi sembilan anak.

Selanjutnya Puskesmas Sanggeng delapan anak, Puskesmas Pasir Putih delapan anak, Puskesmas Sidey tujuh anak, Puskesmas Maripi enam anak, Puskesmas Masni lima anak, Puskesmas Mansinam lima anak, dan Puskesmas Nuni ada lima anak.

 

"Sebelumnya ada 145 anak, tapi dilakukan pengukuran tinggi dan berat badan ulang," ucap Febelina.

TP PKK, kata dia, terus menyosialisasikan agar masyarakat khusus ibu hamil dan ibu menyusui rutin memeriksakan kesehatan anak ke Puskesmas di masing-masing wilayah.

 

Hal ini berkaitan dengan persepsi masyarakat yang menilai kondisi tubuh anak yang pendek dipengaruhi faktor genetika.

 

"Faktanya faktor genetik pengaruhnya sangat kecil dibanding faktor lingkungan terhadap kesehatan anak," ucap dia.

 

Sebagai informasi, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama Ketua TP PKK Papua Barat Roma Megawanty Waterpauw, turut hadir dalam pencanangan kebijakan intervensi percepatan penurunan stunting di Manokwari.