Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengajak semua komponen di wilayah itu bersama-sama terlibat menurunkan angka kasus stunting atau gagal tumbuh anak yang hingga kini masih sangat tinggi.
Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, mengatakan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, prevalensi balita stunting di Papua Barat Daya mencapai 39,8 persen.
Prevalensi balita stunting pada enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya yaitu Kabupaten Sorong sebesar 23,8 persen, Kabupaten Tambrauw sebesar 39,10 persen, Kabupaten Sorong Selatan 36,7 persen, Kabupaten Maybrat 27,3 persen, Kabupaten Raja Ampat 31,1 persen dan Kota Sorong 27,2 persen.
"Kami mengharapkan peran serta seluruh pihak dan elemen sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk bersama-sama berkontribusi dalam penanganan masalah ini. Dalam hal ini kami minta dukungan dan keterlibatan para pelaku usaha, institusi masyarakat dan para tokoh masyarakat juga ikut bertanggung jawab untuk menurunkan stunting di wilayah masing-masing," ujar Musa'ad.
Mantan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Papua itu menyebut salah satu kunci utama dalam upaya menurunkan stunting di PBD yaitu keterlibatan para orang tua untuk memperhatikan asupan gizi putra-putri mereka.
Berdasarkan data yang ada, katanya, kasus stunting bukan hanya dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Bahkan ada keluarga yang secara ekonomi mampu, namun justru anak-anaknya mengalami masalah stunting.
"Berdasarkan laporan dari Tim Penggerak PKK baik provinsi maupun kabupaten/kota, ternyata ada anak-anak yang diasuh (balita dengan kasus stunting) justru berasal dari keluarga yang secara finansial mampu. Ini sesuatu yang sangat miris," ujarnya.
Musa'ad meminta kesadaran para orang tua untuk memperhatikan kebutuhan gizi putra-putri mereka selama masa pertumbuhan, mengingat anak merupakan titipan Tuhan.
"Kalau orang tua tidak perduli dengan anak, kita berdosa. Kewajiban orang tua untuk memberikan perhatian penuh terhadap tumbuh kembang anak supaya sehat dan terhindar dari penyakit stunting," kata Musa'ad.
Tahun ini Pemprov PBD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk percepatan penurunan kasus stunting di enam kabupaten/kota.
Pemerintah menargetkan kasus stunting di Indonesia bisa turun hingga 14 persen pada 2024.
Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, mengatakan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, prevalensi balita stunting di Papua Barat Daya mencapai 39,8 persen.
Prevalensi balita stunting pada enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya yaitu Kabupaten Sorong sebesar 23,8 persen, Kabupaten Tambrauw sebesar 39,10 persen, Kabupaten Sorong Selatan 36,7 persen, Kabupaten Maybrat 27,3 persen, Kabupaten Raja Ampat 31,1 persen dan Kota Sorong 27,2 persen.
"Kami mengharapkan peran serta seluruh pihak dan elemen sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk bersama-sama berkontribusi dalam penanganan masalah ini. Dalam hal ini kami minta dukungan dan keterlibatan para pelaku usaha, institusi masyarakat dan para tokoh masyarakat juga ikut bertanggung jawab untuk menurunkan stunting di wilayah masing-masing," ujar Musa'ad.
Mantan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Papua itu menyebut salah satu kunci utama dalam upaya menurunkan stunting di PBD yaitu keterlibatan para orang tua untuk memperhatikan asupan gizi putra-putri mereka.
Berdasarkan data yang ada, katanya, kasus stunting bukan hanya dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Bahkan ada keluarga yang secara ekonomi mampu, namun justru anak-anaknya mengalami masalah stunting.
"Berdasarkan laporan dari Tim Penggerak PKK baik provinsi maupun kabupaten/kota, ternyata ada anak-anak yang diasuh (balita dengan kasus stunting) justru berasal dari keluarga yang secara finansial mampu. Ini sesuatu yang sangat miris," ujarnya.
Musa'ad meminta kesadaran para orang tua untuk memperhatikan kebutuhan gizi putra-putri mereka selama masa pertumbuhan, mengingat anak merupakan titipan Tuhan.
"Kalau orang tua tidak perduli dengan anak, kita berdosa. Kewajiban orang tua untuk memberikan perhatian penuh terhadap tumbuh kembang anak supaya sehat dan terhindar dari penyakit stunting," kata Musa'ad.
Tahun ini Pemprov PBD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk percepatan penurunan kasus stunting di enam kabupaten/kota.
Pemerintah menargetkan kasus stunting di Indonesia bisa turun hingga 14 persen pada 2024.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023