Sorong, (Antara) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Surya Chandra Surapaty mengatakan program Keluarga Berencana tidak memusnahkan etnis Papua seperti opini masyarakat setempat.
"Saya tegaskan bahwa program KB untuk kesejahteraan keluarga Indonesia, bukan untuk memusnahkan etnis seperti opini di Papua," kata Surya Chandra Surapaty di Sorong, Senin (24/7).
Dia mengatakan program KB bukan pula membatasi masyarakat mempunyai anak, tetapi mengatur jarak kehamilan ibu serta usia yang sesuai sehingga tidak terjadi kematian ibu dan bayi.
Menurutnya, sejak program KB dilupakan tahun 2000, angka kematian ibu melahirkan meningkat. Secara nasional angka kematian ibu melahirkan meningkat dari 228 menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup.
"Artinya dalam satu setengah jam ada ibu melahirkan yang meninggal di Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan ada empat hal yang menyebabkan kematian ibu melahirkan, yaitu melahirkan usia muda, setiap tahun melahirkan, banyak anak, dan melahirkan di usia tua.
Karena itu, kata dia, program KB mengatur jarak kehamilan kesehatan ibu hamil serta usia yang maksimal sehingga tidak terjadi kematian ibu melahirkan dan menghasilkan keluarga Indonesia yang berkualitas, bukan untuk memusnahkan.
"Namun, apabila kehamilan tidak diatur dengan baik serta kesehatan ibu hamil tidak diutamakan suatu daerah maka kematian ibu melahirkan akan terus meningkat yang berdampak kepunahan," kata dia.
Dikatakan, program KB sesungguhnya untuk menyelamatkan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas sehingga semua pihak termasuk di Papua dan Papua Barat harus mendukung program tersebut.
"Kami berharap seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat mengampanyekan program KB agar generasi Papua ke depan adalah generasi yang berkualitas," kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
"Saya tegaskan bahwa program KB untuk kesejahteraan keluarga Indonesia, bukan untuk memusnahkan etnis seperti opini di Papua," kata Surya Chandra Surapaty di Sorong, Senin (24/7).
Dia mengatakan program KB bukan pula membatasi masyarakat mempunyai anak, tetapi mengatur jarak kehamilan ibu serta usia yang sesuai sehingga tidak terjadi kematian ibu dan bayi.
Menurutnya, sejak program KB dilupakan tahun 2000, angka kematian ibu melahirkan meningkat. Secara nasional angka kematian ibu melahirkan meningkat dari 228 menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup.
"Artinya dalam satu setengah jam ada ibu melahirkan yang meninggal di Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan ada empat hal yang menyebabkan kematian ibu melahirkan, yaitu melahirkan usia muda, setiap tahun melahirkan, banyak anak, dan melahirkan di usia tua.
Karena itu, kata dia, program KB mengatur jarak kehamilan kesehatan ibu hamil serta usia yang maksimal sehingga tidak terjadi kematian ibu melahirkan dan menghasilkan keluarga Indonesia yang berkualitas, bukan untuk memusnahkan.
"Namun, apabila kehamilan tidak diatur dengan baik serta kesehatan ibu hamil tidak diutamakan suatu daerah maka kematian ibu melahirkan akan terus meningkat yang berdampak kepunahan," kata dia.
Dikatakan, program KB sesungguhnya untuk menyelamatkan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas sehingga semua pihak termasuk di Papua dan Papua Barat harus mendukung program tersebut.
"Kami berharap seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat mengampanyekan program KB agar generasi Papua ke depan adalah generasi yang berkualitas," kata dia. (*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017