Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat akan mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan politisasi isu-isu yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Ijie di Manokwari, Jumat, mengatakan pencegahan politisasi SARA harus dilakukan karena berdampak buruk terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat di Papua Barat yang majemuk.
Bawaslu akan menggandeng lembaga pendidikan, lembaga agama, tokoh masyarakat, adat, dan kelompok milenial untuk meningkatkan pemahaman politik yang lebih luas.
"Keterlibatan para pihak ini sangat penting supaya politik identitas dan fanatisme bisa kita antisipasi," kata Elias.
Ia menjelaskan, praktik politik identitas dan fanatisme dapat terjadi melalui kampanye bernuansa isu SARA yang menciderai hakekat nilai demokrasi.
Larangan kampanye SARA diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetapi tidak secara eksplisit mengatur soal politik identitas.
Di sisi lain, pengawasan Bawaslu sebenarnya hanya dilakukan pada tahapan pelaksanaan pemilu namun praktik politik identitas dan fanatisme tidak boleh diabaikan.
"Secara kewenangan, pengawasan Bawaslu hanya pada tahapan pemilu. Tapi kita juga diperhadapkan dengan isu politik identitas, fanatisme yang masif," tutur Elias.
Ia menuturkan identitas politik berbeda dengan politik identitas jika diterapkan secara proporsional misalnya, orang asli Papua memilih caleg orang asli Papua untuk mengawal aspirasi pembangunan.
Hal itu tidak dibenarkan jika konteksnya adalah saling menjatuhkan suku yang satu dengan suku lainnya atau antarpemeluk agama di Indonesia.
"Yang tidak boleh itu kita pilih orang Papua saja, jangan pilih orang lain karena begini begitu. Itu yang tidak boleh," tegas Elias.
Kendati demikian, Elias tak menafikan bahwa variabel politik identitas dan fanatisme masih terus terjadi hanya untuk mengamanankan kepentingan elektoral.
Salah satu contoh adalah mobilisasi massa yang telah didesain menggunakan konsep identitas suku, agama, dan ras pada tahapan kampanye.
"Atau di forum-forum tertentu mereka bangun narasi-narasi politik identitas. Masyarakat perlu sadar bahwa pemilu tidak hanya berkualitas tapi azas manfaatnya harus ada," ucap Elias Ijie.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Ijie di Manokwari, Jumat, mengatakan pencegahan politisasi SARA harus dilakukan karena berdampak buruk terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat di Papua Barat yang majemuk.
Bawaslu akan menggandeng lembaga pendidikan, lembaga agama, tokoh masyarakat, adat, dan kelompok milenial untuk meningkatkan pemahaman politik yang lebih luas.
"Keterlibatan para pihak ini sangat penting supaya politik identitas dan fanatisme bisa kita antisipasi," kata Elias.
Ia menjelaskan, praktik politik identitas dan fanatisme dapat terjadi melalui kampanye bernuansa isu SARA yang menciderai hakekat nilai demokrasi.
Larangan kampanye SARA diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetapi tidak secara eksplisit mengatur soal politik identitas.
Di sisi lain, pengawasan Bawaslu sebenarnya hanya dilakukan pada tahapan pelaksanaan pemilu namun praktik politik identitas dan fanatisme tidak boleh diabaikan.
"Secara kewenangan, pengawasan Bawaslu hanya pada tahapan pemilu. Tapi kita juga diperhadapkan dengan isu politik identitas, fanatisme yang masif," tutur Elias.
Ia menuturkan identitas politik berbeda dengan politik identitas jika diterapkan secara proporsional misalnya, orang asli Papua memilih caleg orang asli Papua untuk mengawal aspirasi pembangunan.
Hal itu tidak dibenarkan jika konteksnya adalah saling menjatuhkan suku yang satu dengan suku lainnya atau antarpemeluk agama di Indonesia.
"Yang tidak boleh itu kita pilih orang Papua saja, jangan pilih orang lain karena begini begitu. Itu yang tidak boleh," tegas Elias.
Kendati demikian, Elias tak menafikan bahwa variabel politik identitas dan fanatisme masih terus terjadi hanya untuk mengamanankan kepentingan elektoral.
Salah satu contoh adalah mobilisasi massa yang telah didesain menggunakan konsep identitas suku, agama, dan ras pada tahapan kampanye.
"Atau di forum-forum tertentu mereka bangun narasi-narasi politik identitas. Masyarakat perlu sadar bahwa pemilu tidak hanya berkualitas tapi azas manfaatnya harus ada," ucap Elias Ijie.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023