Manokwari,(Antaranews Papua Barat)- Gubernur Papua Barat menyerahkan proses hukum dugaan korupsi dana hibah pemeliharaan situs pekabaran Injil di Pulau Mansinam Manokwari kepada Polda Papua Barat.
"Silahkan diproses hukum, ini harus ditindak karena anggaran yang dikucurkkan pemerintah Provinsi Papua Barat cukup besar," kata Gubernur di Manokwari, Rabu.
Ia menyebutkan, pemeliharaan Situs Pekabaran Injil di Mansinam ditangani oleh sebuah Badan Pengelola. Pada tahun 2017 Pemprov menyalurkan dana hibah sebesar Rp 4 miliar dan 2018 Rp 5 miliar.
"Tahun 2019 juga dialokasikan tetapi belum dicairkan. Anggaran tahun sebelumnya harus dipertanggungjawabkan dulu,"katanya.
Menurutnya, alokasi anggaran yang cukup besar yang sudah dicairkan tidak sebanding dengan kondisi situs saat ini. Masyarakat yang terlibat sebagai karyawan Badan Pengelola pun mengeluh karena belum mendapatkan hak-hak mereka selama beberapa bulan.
‘’Dana hibah tahun 2017 dan 2018 sudah diterima Badan Pengelola, tetapi pemanfaatannya dipermasalahkan. Masyarakat yang merawat situs tak diberikan hak-haknya, meskipun ada juga yang diberikan,’’ ujarnya.
Gubernur menilai, selama ini kondisi situs di Mansinam kurang terawat karena Badan Pengelola tidak transparan dan tidak membayar hak-hak masyarakat yang merawat situs.
‘’Setelah kita telusuri, ini berhubungan dengan berbagai pihak, terutama bendahara. Kita sudah beberapa kali panggil bendahara tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang,’’ ujarnya.
"Dipanggil tidak pernah datang, maka kita serahkan ke penegak hukum untuk bisa membantu mencari keberadaan bendahara," sebut gubernur lagi.
Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono pada kesempatan terpisah mengatakan, pihaknya kerjasama dengan Polda untuk menelusuri keberadaan bendahara Badn Pengelola Situs Mansinam berinisial ME. Senin lalu, tim telah dikirim ke Jakarta untuk mencari pensiuan ASN yang pernah terseret kasus korupsi tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
"Silahkan diproses hukum, ini harus ditindak karena anggaran yang dikucurkkan pemerintah Provinsi Papua Barat cukup besar," kata Gubernur di Manokwari, Rabu.
Ia menyebutkan, pemeliharaan Situs Pekabaran Injil di Mansinam ditangani oleh sebuah Badan Pengelola. Pada tahun 2017 Pemprov menyalurkan dana hibah sebesar Rp 4 miliar dan 2018 Rp 5 miliar.
"Tahun 2019 juga dialokasikan tetapi belum dicairkan. Anggaran tahun sebelumnya harus dipertanggungjawabkan dulu,"katanya.
Menurutnya, alokasi anggaran yang cukup besar yang sudah dicairkan tidak sebanding dengan kondisi situs saat ini. Masyarakat yang terlibat sebagai karyawan Badan Pengelola pun mengeluh karena belum mendapatkan hak-hak mereka selama beberapa bulan.
‘’Dana hibah tahun 2017 dan 2018 sudah diterima Badan Pengelola, tetapi pemanfaatannya dipermasalahkan. Masyarakat yang merawat situs tak diberikan hak-haknya, meskipun ada juga yang diberikan,’’ ujarnya.
Gubernur menilai, selama ini kondisi situs di Mansinam kurang terawat karena Badan Pengelola tidak transparan dan tidak membayar hak-hak masyarakat yang merawat situs.
‘’Setelah kita telusuri, ini berhubungan dengan berbagai pihak, terutama bendahara. Kita sudah beberapa kali panggil bendahara tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang,’’ ujarnya.
"Dipanggil tidak pernah datang, maka kita serahkan ke penegak hukum untuk bisa membantu mencari keberadaan bendahara," sebut gubernur lagi.
Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono pada kesempatan terpisah mengatakan, pihaknya kerjasama dengan Polda untuk menelusuri keberadaan bendahara Badn Pengelola Situs Mansinam berinisial ME. Senin lalu, tim telah dikirim ke Jakarta untuk mencari pensiuan ASN yang pernah terseret kasus korupsi tersebut.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019