Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat terus mendorong seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya menerapkan transaksi elektronik atau non tunai.
Kepala Perwakilan BI Papua Barat Rommy Sariu Tamawiwy di Manokwari, Selasa, mengatakan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah sudah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu.
Namun, implementasinya belum berjalan maksimal karena sejumlah faktor seperti infrastruktur telekomunikasi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
"Banyak tantangan, tapi kami komitmen dorong pemda beralih dari transaksi tunai ke non tunai," kata Rommy.
Ia menjelaskan, BI gencar melakukan sosialisasi dan edukasi elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah setiap tahun ke seluruh pemda di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Saat ini, ada tujuh pemerintah daerah yang telah berkomitmen menerapkan transaksi non tunai yaitu Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari, Pemkot Sorong, Pemkab Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, dan Pemkab Kaimana.
"Tahun ini kita upayakan seluruh pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota terapkan sistem keuangan elektronik," ucap dia.
Ia menerangkan, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar.
Secara nasional, GNNT mengalami peningkatan signifikan sehingga Bank Indonesia menerbitkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025.
Khusus di Papua Barat, BI terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan semua pemerintah daerah agar ekosistem keuangan digital dapat terwujudkan.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi semua transaksi tidak lagi manual," kata dia.
Menurut dia, transformasi sistem pembayaran dari konvensional menjadi elektronik berdampak positif terhadap keuangan pemerintah daerah yang inklusif.
Selain pemerintah daerah, BI juga intens menyosialisasikan pembayaran non tunai bagi seluruh pelaku usaha di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
"Salah satu program sistem keuangan digital yaitu QRIS," pungkas Rommy.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala Perwakilan BI Papua Barat Rommy Sariu Tamawiwy di Manokwari, Selasa, mengatakan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah sudah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu.
Namun, implementasinya belum berjalan maksimal karena sejumlah faktor seperti infrastruktur telekomunikasi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
"Banyak tantangan, tapi kami komitmen dorong pemda beralih dari transaksi tunai ke non tunai," kata Rommy.
Ia menjelaskan, BI gencar melakukan sosialisasi dan edukasi elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah setiap tahun ke seluruh pemda di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Saat ini, ada tujuh pemerintah daerah yang telah berkomitmen menerapkan transaksi non tunai yaitu Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari, Pemkot Sorong, Pemkab Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, dan Pemkab Kaimana.
"Tahun ini kita upayakan seluruh pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota terapkan sistem keuangan elektronik," ucap dia.
Ia menerangkan, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar.
Secara nasional, GNNT mengalami peningkatan signifikan sehingga Bank Indonesia menerbitkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025.
Khusus di Papua Barat, BI terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan semua pemerintah daerah agar ekosistem keuangan digital dapat terwujudkan.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi semua transaksi tidak lagi manual," kata dia.
Menurut dia, transformasi sistem pembayaran dari konvensional menjadi elektronik berdampak positif terhadap keuangan pemerintah daerah yang inklusif.
Selain pemerintah daerah, BI juga intens menyosialisasikan pembayaran non tunai bagi seluruh pelaku usaha di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
"Salah satu program sistem keuangan digital yaitu QRIS," pungkas Rommy.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023