Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Provinsi Papua Barat memacu para aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
"Kemarin kita mendapat kunjungan dari Kemenkopolhukam (Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan). Disampaikan bahwa indeks demokrasi Papua Barat masih rendah," kata Asisten I Gubernur Bidang Pemerintahan, Musa Kamudi di Manokwari, Jumat.
Berdasarkan data yang disampaikan rombongan Diputi I Kemenkopolhukam saat bertemu wakil gubenur di Manokwari, sebut Musa, angka indeks demokrasi nasional adalah 73,11. Papua Barat masih jauh lebih rendah yakni 62,76.
Ia mengajak seluruh ASN di daerah tersebut menjadi contoh bagi masyarakat dalam berdemokrasi. Seluruh pegawai negeri sipil diminta menyalurkan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.
"ASN tidak boleh Golput, harus memilih. Selain itu juga harus bisa memberi penyadaran kepada masyarakat agar mau menyoblos pada pemungutan suara 17 April nanti," kata Musa.
Meskipun demikian, Kamudi menekankan, ASN dilarang keras untuk berpolitik praktis dengan mengkampanyekan kandidat tertentu, baik presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI maupun DPRD provinsi serta kabupaten. Netralitas ASN wajib dijaga agar tidak memicu persoalan pada pesta demokrasi ini.
Menurutnya, ASN yang terbukti menjalankan praktik politik praktis akan ditindak dan diberikan sanksi tegas.
"ASN punya hak suara tapi tidak boleh berpolitik praktis. Manfaatkan hak milih masing-masing, ajak juga masyarakat agar mau ke TPS," ujarnya lagi.
Pemerintah Papua Barat, sebut Musa, menginginkan agar indeks demokrasi di daerah ini terus meningkat. Salah satu tolok ukur baiknya indeks demokrasi adalah partisipasi masyarakat.
Ia juga mengajak ASN turut menjaga agar Pemilu 2019 di daerah tersebut berjalan aman, damai dan lancar. Pada Pemilu ini, Papua Barat masuk dalam kategori rawan satu.
"Kita harus sama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk buktikan bahwa Papua Barat aman. Dari rawan satu harus kita ubah menjadi aman satu," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
"Kemarin kita mendapat kunjungan dari Kemenkopolhukam (Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan). Disampaikan bahwa indeks demokrasi Papua Barat masih rendah," kata Asisten I Gubernur Bidang Pemerintahan, Musa Kamudi di Manokwari, Jumat.
Berdasarkan data yang disampaikan rombongan Diputi I Kemenkopolhukam saat bertemu wakil gubenur di Manokwari, sebut Musa, angka indeks demokrasi nasional adalah 73,11. Papua Barat masih jauh lebih rendah yakni 62,76.
Ia mengajak seluruh ASN di daerah tersebut menjadi contoh bagi masyarakat dalam berdemokrasi. Seluruh pegawai negeri sipil diminta menyalurkan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.
"ASN tidak boleh Golput, harus memilih. Selain itu juga harus bisa memberi penyadaran kepada masyarakat agar mau menyoblos pada pemungutan suara 17 April nanti," kata Musa.
Meskipun demikian, Kamudi menekankan, ASN dilarang keras untuk berpolitik praktis dengan mengkampanyekan kandidat tertentu, baik presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI maupun DPRD provinsi serta kabupaten. Netralitas ASN wajib dijaga agar tidak memicu persoalan pada pesta demokrasi ini.
Menurutnya, ASN yang terbukti menjalankan praktik politik praktis akan ditindak dan diberikan sanksi tegas.
"ASN punya hak suara tapi tidak boleh berpolitik praktis. Manfaatkan hak milih masing-masing, ajak juga masyarakat agar mau ke TPS," ujarnya lagi.
Pemerintah Papua Barat, sebut Musa, menginginkan agar indeks demokrasi di daerah ini terus meningkat. Salah satu tolok ukur baiknya indeks demokrasi adalah partisipasi masyarakat.
Ia juga mengajak ASN turut menjaga agar Pemilu 2019 di daerah tersebut berjalan aman, damai dan lancar. Pada Pemilu ini, Papua Barat masuk dalam kategori rawan satu.
"Kita harus sama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk buktikan bahwa Papua Barat aman. Dari rawan satu harus kita ubah menjadi aman satu," pungkasnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019