Badan layanan umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Provinsi Papua Barat terus berupaya untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas pelayanan menuju rumah sakit rujukan tipe B pertama di Papua Barat.
Direktur BLUD RSU Papua Barat dokter Arnoldus Tiniap di Manokwari, Kamis, mengatakan, pemerintah Provinsi Papua Barat terus melengkapi kebutuhan pelayanan rujukan terlengkap di daerah.
"Beberapa layanan seperti jantung, paru-paru, hemodialisa, mata dan THT telah disediakan ruangannya, namun masih bertahap dalam mengisi peralatan dan tenaga spesialis-nya," kata dia.
Pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 menyediakan anggaran sebesar Rp50,8 miliar, namun lebih dari 50 persen penggunaannya untuk pembayaran tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia berharap dengan kebijakan pemerintah untuk mengakomodir pengangkatan status pegawai non ASN maka akan mengurangi beban anggaran guna pengembangan Rumah sakit lebih cepat.
"Tahun ini kita diberikan Rp50,8 miliar, yang Rp30 miliar digunakan untuk bayar tenaga kontrak selebihnya untuk lainnya seperti obat, listrik, air, oksigen dan sedikit untuk menambah alkes," jelas Tiniap.
Sementara itu, mengenai target pendapatan BLUD Rumah sakit tahun 2022 sebesar Rp40 miliar, Tiniap mengaku, selama enam bulan berjalan baru menghasilkan Rp1,7 miliar.
Hal ini disebabkan pelaksanaan pelayanannya belum sepenuhnya berfungsi, serta banyaknya pasien yang tetap dilayani meski belum memiliki jaminan BPJS maupun uang untuk pembayaran.
"Kami di RSU tetap melayani, kita utamakan pelayanan meski dilapangan masih banyak yang belum tercover jaminan kesehatan," ucap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Direktur BLUD RSU Papua Barat dokter Arnoldus Tiniap di Manokwari, Kamis, mengatakan, pemerintah Provinsi Papua Barat terus melengkapi kebutuhan pelayanan rujukan terlengkap di daerah.
"Beberapa layanan seperti jantung, paru-paru, hemodialisa, mata dan THT telah disediakan ruangannya, namun masih bertahap dalam mengisi peralatan dan tenaga spesialis-nya," kata dia.
Pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 menyediakan anggaran sebesar Rp50,8 miliar, namun lebih dari 50 persen penggunaannya untuk pembayaran tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia berharap dengan kebijakan pemerintah untuk mengakomodir pengangkatan status pegawai non ASN maka akan mengurangi beban anggaran guna pengembangan Rumah sakit lebih cepat.
"Tahun ini kita diberikan Rp50,8 miliar, yang Rp30 miliar digunakan untuk bayar tenaga kontrak selebihnya untuk lainnya seperti obat, listrik, air, oksigen dan sedikit untuk menambah alkes," jelas Tiniap.
Sementara itu, mengenai target pendapatan BLUD Rumah sakit tahun 2022 sebesar Rp40 miliar, Tiniap mengaku, selama enam bulan berjalan baru menghasilkan Rp1,7 miliar.
Hal ini disebabkan pelaksanaan pelayanannya belum sepenuhnya berfungsi, serta banyaknya pasien yang tetap dilayani meski belum memiliki jaminan BPJS maupun uang untuk pembayaran.
"Kami di RSU tetap melayani, kita utamakan pelayanan meski dilapangan masih banyak yang belum tercover jaminan kesehatan," ucap dia.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022