Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua telah menyiapkan 62 aparatur sipil negara (ASN) setempat untuk mengisi kekurangan pegawai dan membantu Penjabat Gubernur Papua Pegunungan dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsi baru ini.
Penjabat Bupati Lanny Jaya Petrus Wakerkwa di Wamena, Minggu, memastikan ASN yang disiapkan bukan pegawai titipan yang memiliki hubungan kedekatan dengan pimpinan daerah di Papua.
"62 yang kita kirim itu secara sistem. Tidak ada yang titip-titip lah," katanya.
Karena ASN itu dipilih secara selektif, karier mereka pasti semakin baik dan itu yang diharapkan Pemerintah Lanny Jaya.
"Kalau dia merupakan titipan, nanti pegawai sendiri yang korban, kenaikan pangkatnya susah," katanya.
Pemkab Lanny Jaya memastikan setelah pegawainya itu pindah ke provinsi maka status mereka di kabupaten dihapus.
Mantan Sekda Lanny Jaya ini memastikan itu upaya pemerintah setempat agar satu ASN tidak menerima gaji dari dua kabupaten atau pemerintahan berbeda.
"Kalau tidak selektif, yang lain bisa tipu pemerintah. Jadi terima gaji di provinsi, di kabupaten juga tetap jalan. Bahkan mungkin insentif juga. Ini bisa pemborosan terjadi di provinsi maupun kabupaten makanya saya bilang mutasi kami itu akan ter-sistem," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Penjabat Bupati Lanny Jaya Petrus Wakerkwa di Wamena, Minggu, memastikan ASN yang disiapkan bukan pegawai titipan yang memiliki hubungan kedekatan dengan pimpinan daerah di Papua.
"62 yang kita kirim itu secara sistem. Tidak ada yang titip-titip lah," katanya.
Karena ASN itu dipilih secara selektif, karier mereka pasti semakin baik dan itu yang diharapkan Pemerintah Lanny Jaya.
"Kalau dia merupakan titipan, nanti pegawai sendiri yang korban, kenaikan pangkatnya susah," katanya.
Pemkab Lanny Jaya memastikan setelah pegawainya itu pindah ke provinsi maka status mereka di kabupaten dihapus.
Mantan Sekda Lanny Jaya ini memastikan itu upaya pemerintah setempat agar satu ASN tidak menerima gaji dari dua kabupaten atau pemerintahan berbeda.
"Kalau tidak selektif, yang lain bisa tipu pemerintah. Jadi terima gaji di provinsi, di kabupaten juga tetap jalan. Bahkan mungkin insentif juga. Ini bisa pemborosan terjadi di provinsi maupun kabupaten makanya saya bilang mutasi kami itu akan ter-sistem," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022