Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menyebut peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI tahun ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat pembangunan di Papua Barat dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II.
"Tahun ini merupakan perayaan HUT RI pertama pada masa berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2021 (Otsus Jilid II) di Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, harus ada satu pemahaman dalam menatap pembangunan di era Otsus periode 20 tahun ke depan," ujar Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren di Manokwari, Kamis.
Sebagai lembaga kultur masyarakat Papua, kata Maxsi, MRPB terus mendorong para kepala daerah di 13 kabupaten dan kota agar mengefektifkan pemanfaatan dana Otsus di daerahnya masing-masing untuk menjawab berbagai kebutuhan dasar orang asli Papua (OAP).
Apalagi dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2021 itu, 70 persen dari alokasi Dana Otsus yang diterima Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
"Tahun ini merupakan perayaan HUT RI pertama pada masa berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2021 (Otsus Jilid II) di Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, harus ada satu pemahaman dalam menatap pembangunan di era Otsus periode 20 tahun ke depan," ujar Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren di Manokwari, Kamis.
Sebagai lembaga kultur masyarakat Papua, kata Maxsi, MRPB terus mendorong para kepala daerah di 13 kabupaten dan kota agar mengefektifkan pemanfaatan dana Otsus di daerahnya masing-masing untuk menjawab berbagai kebutuhan dasar orang asli Papua (OAP).
Apalagi dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2021 itu, 70 persen dari alokasi Dana Otsus yang diterima Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.
MRPB juga berkomitmen terus mengawal program-program pembangunan yang bersumber dari Dana Otsus di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
"Papua Barat harus bisa merdeka dan mandiri dari keterbatasan akses pendidikan, kesehatan maupun ketimpangan ekonomi masyarakat asli Papua," kata Maxsi.
Guna menghadirkan kemerdekaan yang hakiki, katanya, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di Tanah Papua harus tepat sasaran berdasarkan kebutuhan masyarakat adat, agama dan kaum perempuan.
MRPB mengapresiasi berbagai kebijakan yang diambil Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw untuk memacu percepatan pembangunan secara umum maupun kebijakan khusus terkait afirmasi.
MRPB mengapresiasi berbagai kebijakan yang diambil Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw untuk memacu percepatan pembangunan secara umum maupun kebijakan khusus terkait afirmasi.
"Kebijakan afirmasi yang berpihak kepada masyarakat asli Papua dalam kerangka Otsus akan terus didorong sehingga fungsi pemberdayaan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai bukti kehadiran negara bagi orang asli Papua," ujarnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Otsus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Legius Wanimbo di Manokwari menyatakan bahwa dana Otsus tahap II sebesar 45 persen direncanakan masuk rekening Pemda Papua Barat pada bulan ini.
"Transfer dana Otsus tahap II sebesar 45 persen sudah masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Teluk Wondama dan Kota Sorong, sementara untuk Kabupaten lainnya sedang diproses, dipastikan cair pada Agustus ini pula," kata Wanimbo.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022