Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengatakan personel Satuan Polisi Pamong Praja harus meningkatkan kompetensi sehingga penegakan regulasi daerah lebih maksimal.
Ali Baham Temongmere mengatakan hal itu saat upacara memperingati HUT-ke 74 Satuan Polisi Pamong Praja dan HUT ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat di Manokwari, Senin.
Ali menjelaskan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu potensi sumber daya aparatur pemerintahan daerah yang sangat penting.
Oleh sebab itu, seluruh bupati se-Papua Barat wajib mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi dalam menempatkan personel pada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja.
"Satpol PP rentan dengan gesekan kepentingan dan konflik karena berhubungan langsung dengan masyarakat," ucap Ali Baham.
Menurut dia, pemerintah daerah secara bertahap akan melengkapi sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja guna mengoptimalkan pelaksanaan patroli penegakan produk hukum daerah.
Tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu indikator penilaian terhadap kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan seluruh perangkat pemerintah daerah.
"Apabila layanan tidak maksimal, maka publik bisa mengekspose kapan saja lewat media sosial," jelasnya.
Ia berharap Satuan Polisi Pamong Praja mampu mengimplementasikan prinsip pelaksanaan tugas secara humanis, berdedikasi, disiplin dan tegas karena bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat.
Satuan Polisi Pamong Praja harus mengedepankan sisi preemtif dan preventif melalui mekanisme persuasif, pencegahan, penyuluhan serta mengutamakan model penyelesaian masalah di hulu dari pada di hilir.
"Yang lebih penting itu menghindari benturan dengan masyarakat," ucap Ali Baham.
Gubernur mengapresiasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas yang turut berperan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif selama pelaksanaan Pemilu 2024 bersama aparat TNI/Polri.
Pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama demi kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024.
"Pemerintah mengharapkan proses demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan dengan sangat baik," ucap Ali Baham Temongmere.
