Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Forum Pemolisian Masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat melibatkan banyak elemen dari aparat penegak hukum, lembaga agama hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Terkait hal ini, sejumlah lembaga yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Barat telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman kerjasama.
Penandatanganan sudah dilaksanakan di Manokwari pada Selasa (6/11) oleh Kapolda Papua Barat, gubernur Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat mewakili masyarakat Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat mewakili masyarakat adat Papua, Ketua Dewan Adat Papua mewakili tokoh masyarakat), Rektor Universitas Papua dan STIH mewakili cendikiawan/civitas akademika, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama dan Badan Kerjasama Antar Gereja mewakili tokoh agama), Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan pengembangan bantuan hukum mewakili LSM/Ormas, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Papua Barat, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Papua Barat mewakili Tokoh Perempuan, ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mewakili pemuda, dan Perwakilan Ombudsam RI di Papua Baarat.
Gubernur Papua Barat Dominggus menyatakan, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi focus dan perhatian pemeritah provinsi. Menyadari bahwa dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bukanlah sebuah tugas yang ringan, pemerintah membutuhkan bantuan dan kerjasama dari aaparat Kepolosian Negara Republik Indonesia (Polri) wilayah Papua Barat dan juga seluruh lapisan masyarakat Papua Barat.
Inisiatif Kepolisian khususnya wilayah Papua barat membentuk Community Policing atau Pemolisian Masyarakat merupakan sebuah strategi yang baik dalam membangun kemitraan antara pemerintah, apparat kepolisiaan dan masyarakat untuk menjaga kemanan dan ketertiban di daerah.
Peraturan Kapolri (Perkap) No. 3 Tahun 2015 tanggal 26 Mai 2015 memberikan keleluasaan kepada pimpinan masing-masing Polda untuk mengimplementasikan Polmas sesuai dengan kharakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran Polmas atau dengan pendekatan budaya setempat, maka Kepolisian Daerah Papua Barat menyepakati untuk membuat forum polmas di level provinsi sebagai media komunikasi, diskusi dan kolaborasi antara polisi, masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi isu isu kambtimas.
Gubernur berharap, kesepakatan bersama untuk tergabung dalam forum Polmas Papua Barat menjadi sumbangan yang sangat berharga bagi Kamtibmas di daerah ini.
Forum Polmas akan menjadi landasan berpijak bagi para pihak yang terkait dan yang terpanggil untuk bekerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi mencari solusi terhadap masalah kemanan dan ketertiban di Papua Barat.
Pembentukan forum polmas di inisiasi oleh Polda Papua Barat Bersama International Organization for Migration (IOM). Diharapkan kesepakatan bersama ini menjadi perekat untuk bersatu dalam memelihara keamanan dan ketertuban di daerah tersebut.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Terkait hal ini, sejumlah lembaga yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Barat telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman kerjasama.
Penandatanganan sudah dilaksanakan di Manokwari pada Selasa (6/11) oleh Kapolda Papua Barat, gubernur Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat mewakili masyarakat Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat mewakili masyarakat adat Papua, Ketua Dewan Adat Papua mewakili tokoh masyarakat), Rektor Universitas Papua dan STIH mewakili cendikiawan/civitas akademika, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama dan Badan Kerjasama Antar Gereja mewakili tokoh agama), Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan pengembangan bantuan hukum mewakili LSM/Ormas, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Papua Barat, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Papua Barat mewakili Tokoh Perempuan, ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mewakili pemuda, dan Perwakilan Ombudsam RI di Papua Baarat.
Gubernur Papua Barat Dominggus menyatakan, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi focus dan perhatian pemeritah provinsi. Menyadari bahwa dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bukanlah sebuah tugas yang ringan, pemerintah membutuhkan bantuan dan kerjasama dari aaparat Kepolosian Negara Republik Indonesia (Polri) wilayah Papua Barat dan juga seluruh lapisan masyarakat Papua Barat.
Inisiatif Kepolisian khususnya wilayah Papua barat membentuk Community Policing atau Pemolisian Masyarakat merupakan sebuah strategi yang baik dalam membangun kemitraan antara pemerintah, apparat kepolisiaan dan masyarakat untuk menjaga kemanan dan ketertiban di daerah.
Peraturan Kapolri (Perkap) No. 3 Tahun 2015 tanggal 26 Mai 2015 memberikan keleluasaan kepada pimpinan masing-masing Polda untuk mengimplementasikan Polmas sesuai dengan kharakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran Polmas atau dengan pendekatan budaya setempat, maka Kepolisian Daerah Papua Barat menyepakati untuk membuat forum polmas di level provinsi sebagai media komunikasi, diskusi dan kolaborasi antara polisi, masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi isu isu kambtimas.
Gubernur berharap, kesepakatan bersama untuk tergabung dalam forum Polmas Papua Barat menjadi sumbangan yang sangat berharga bagi Kamtibmas di daerah ini.
Forum Polmas akan menjadi landasan berpijak bagi para pihak yang terkait dan yang terpanggil untuk bekerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi mencari solusi terhadap masalah kemanan dan ketertiban di Papua Barat.
Pembentukan forum polmas di inisiasi oleh Polda Papua Barat Bersama International Organization for Migration (IOM). Diharapkan kesepakatan bersama ini menjadi perekat untuk bersatu dalam memelihara keamanan dan ketertuban di daerah tersebut.***4***
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018