Manokwari,(Antara)-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong peningkatan jumlah politisi perempuan di kursi DPRRI, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten kota
Menteri PPPA Yohana Yembise di Manokwari, Kamis, berharap 30 persen kursi DPR dari pusat hingga daerah menjadi jatah kaum perempuan.
Di wilayah Papua Barat, kata dia, hal harus menjadi perhatian lembaga kultur di daerah serta partai politik peserta pemilu.
"Saya berharap Majelis Rakyat Papua (MRP) bekerja keras untuk mendorong itu. Perempuan-perempuan kita harus mendapat porsi yang cukup baik pada jabatan politik maupun jabatan struktural pemerintahan," kata Yembise.
Peraturan daerah khusus (Perdasus) dan Peraturan daerah provinsi (Perdasi) harus didorong untuk melindungi serta mengoptimalkan potensi perempuan pada setiap fungsi dan jabatan.
Bersama Kaukus Perempuan Politik di Jakarta, kata dia, kementerian saat ini sedang merancang sebuah strategi agar kaum perempuan bisa meraih tiga persen kursi legislatif.
"Ini perjuangan yang tidak gampang, karena kita harus bisa memberi pemahaman kepada kaum lagi agar mereka juga memberi peluang bagi perempuan," sebut Yembise.
Kemen PPPA pun, lanjut dia, sudah membangun nota kesepahaman bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Hal itu untuk mendorong agar perempuan mendapat perhatian dari penyelenggara pemilu.
Menurutnya, perempuan tak hanya rentan menjadi korban kekerasan. Dari sisi gender, perempuan Indonesia saat ini masih terabaikan dalam jabatan-jabatan politik.
Wanita asli Papua ini berharap, pada debat kandidat kandidat calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 isu terkait perempuan dan anak masuk dalam materi. Tak hanya itu, pada pemilu legislatif, isu perempuan dan anak diharapna menjadi salah satu materi pada kampanye.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Menteri PPPA Yohana Yembise di Manokwari, Kamis, berharap 30 persen kursi DPR dari pusat hingga daerah menjadi jatah kaum perempuan.
Di wilayah Papua Barat, kata dia, hal harus menjadi perhatian lembaga kultur di daerah serta partai politik peserta pemilu.
"Saya berharap Majelis Rakyat Papua (MRP) bekerja keras untuk mendorong itu. Perempuan-perempuan kita harus mendapat porsi yang cukup baik pada jabatan politik maupun jabatan struktural pemerintahan," kata Yembise.
Peraturan daerah khusus (Perdasus) dan Peraturan daerah provinsi (Perdasi) harus didorong untuk melindungi serta mengoptimalkan potensi perempuan pada setiap fungsi dan jabatan.
Bersama Kaukus Perempuan Politik di Jakarta, kata dia, kementerian saat ini sedang merancang sebuah strategi agar kaum perempuan bisa meraih tiga persen kursi legislatif.
"Ini perjuangan yang tidak gampang, karena kita harus bisa memberi pemahaman kepada kaum lagi agar mereka juga memberi peluang bagi perempuan," sebut Yembise.
Kemen PPPA pun, lanjut dia, sudah membangun nota kesepahaman bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Hal itu untuk mendorong agar perempuan mendapat perhatian dari penyelenggara pemilu.
Menurutnya, perempuan tak hanya rentan menjadi korban kekerasan. Dari sisi gender, perempuan Indonesia saat ini masih terabaikan dalam jabatan-jabatan politik.
Wanita asli Papua ini berharap, pada debat kandidat kandidat calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 isu terkait perempuan dan anak masuk dalam materi. Tak hanya itu, pada pemilu legislatif, isu perempuan dan anak diharapna menjadi salah satu materi pada kampanye.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018