Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DPPO) setempat terus membenahi sarana dan prasarana, termasuk penataan manajemen layanan pendidikan untuk mendongkrak mutu pendidikan di wilayah itu.
Kepala DPPO Teluk Wondama Jonathan Sembiring di Isei, Senin, mengatakan berdasarkan rilis yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Kabupaten Teluk Wondama hanya mendapatkan skor 3,8 soal mutu pendidikannya.
Angka itu masih jauh di bawah standar mutu pendidikan untuk Provinsi Papua Barat sebesar yang ditetapkan sebesar 4,5.
"Ada banyak hal yang harus kami benahi, mulai dari ketersediaan tenaga guru, kesiapan sarana dan prasarana, termasuk melakukan penataan manajemen layanan pendidikan," ujarnya.
Secara bertahap, katanya, berbagai kekurangan yang ada akan terus dibenahi, terutama melengkapi sarana dan fasilitas dasar yang dibutuhkan setiap satuan pendidikan.
Guna menambah ketersediaan tenaga guru, tahun depan telah direncanakan penambahan 100 guru kontrak baru. Selain itu, dalam rangka peningkatan etos kerja, DPPO juga telah mengusulkan kenaikan upah guru honorer dari Rp1,5 juta per bulan menjadi Rp2,5 juta per bulan.
"Jadi pelan-pelan kita akan benahi sesuai kemampuan keuangan daerah," ucap Sembiring.
Para siswa SD dan SMP di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mengikuti kegiatan lomba gerak jalan. ANTARA/HO-Zack Tonu B
Beberapa waktu lalu, Komisi A DPRD Teluk Wondama menyoroti kualitas pendidikan yang dinilai masih tertinggal di wilayah itu.
Salah satu indikator rendahnya kualitas pendidikan di Wondama yaitu masih ditemukan siswa SMP bahkan SMA/SMK yang belum lancar membaca, menulis dan berhitung.
Dalam rapat dengar pendapat dengan DPPO, para wakil rakyat Teluk Wondama mendorong dilakukan evaluasi terhadap pola pembelajaran di sekolah-sekolah, termasuk mengevaluasi kinerja kepala sekolah dan para guru.
