Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Komitmen Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dinilai belum nampak dalam melaksanakan program konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia, Charles Tawaru di Manokwari, Rabu, mengatakan, Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekoswisata dan Ekonomi Kreatif sudah selesai digelar di Manokwari, Papua Barat.
Greenpeace Indonesia menaruh harapan besar pemerintah Papua dan Papua Barat menerapkan seluruh komitmen yang dihasilkan pada konferensi tersenut.
"Masyarakat harus dapat menuwai lebih besar manfaat atas kegiatan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam baik di Papua maupun Papua Barat," kata Charles.
Ia menyebutkan, masyarakat Papua selama ini hidup dan bergantung pada kekayaan hutan dan mengelolanya selama bertahun-tahun secara lestari. Pengakuan wilayah adat melalui Perdasus Masyarakat Adat ini, harus memberikan tempat bagi masyarakat Papua sebagai garda terdepan dalam melindungi hutan tropis tersisa di dunia ini.
Menurutnya, pemerintah dua provinsi harus mempertegas komitmenya jika benar-benar ingin melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat ini masih tedapat sejumlah masalah tumpang tindih perizinan pemanfaatan lahan yang belum terselesaikan.
"Ini yang patut digarisbawahi, di sini terlihat komitmen konservasi belum nampak nyata," ujarnya.
Ia berpandangan, masyarakat adat perlu dilibatkan secara penuh terkait agenda besar ini terutama dalam pengambilan kebijakan, tata kelola lingkungan serta implementasi keterbukaan informasi.
"Segala sesuatunya harus transparan demi skema lingkungan Papua dan Papua Barat yang lebih baik,” ujar Charles lagi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia, Charles Tawaru di Manokwari, Rabu, mengatakan, Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekoswisata dan Ekonomi Kreatif sudah selesai digelar di Manokwari, Papua Barat.
Greenpeace Indonesia menaruh harapan besar pemerintah Papua dan Papua Barat menerapkan seluruh komitmen yang dihasilkan pada konferensi tersenut.
"Masyarakat harus dapat menuwai lebih besar manfaat atas kegiatan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam baik di Papua maupun Papua Barat," kata Charles.
Ia menyebutkan, masyarakat Papua selama ini hidup dan bergantung pada kekayaan hutan dan mengelolanya selama bertahun-tahun secara lestari. Pengakuan wilayah adat melalui Perdasus Masyarakat Adat ini, harus memberikan tempat bagi masyarakat Papua sebagai garda terdepan dalam melindungi hutan tropis tersisa di dunia ini.
Menurutnya, pemerintah dua provinsi harus mempertegas komitmenya jika benar-benar ingin melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat ini masih tedapat sejumlah masalah tumpang tindih perizinan pemanfaatan lahan yang belum terselesaikan.
"Ini yang patut digarisbawahi, di sini terlihat komitmen konservasi belum nampak nyata," ujarnya.
Ia berpandangan, masyarakat adat perlu dilibatkan secara penuh terkait agenda besar ini terutama dalam pengambilan kebijakan, tata kelola lingkungan serta implementasi keterbukaan informasi.
"Segala sesuatunya harus transparan demi skema lingkungan Papua dan Papua Barat yang lebih baik,” ujar Charles lagi.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018