Wasior, (Antaranews Papua Barat)-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mengharap alokasi dana desa untuk membayar honorarium para pengasuh.
Sudah lima bulan terakhir ini para pengasuh PAUD di daerah tersebut tidak menerima honor. Pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan diharapkan tidak tutup mata dengan nasib mereka.
"Kami guru PAUD sudah sembilan bulan jalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar. Selama ini kami baru dapat honor satu kali untuk empat bulan pertama yang terima pada bulan Mei lalu," ungkap Loice Abidondifu, seorang Bunda PAUD Pemulihan di Wasior, Kamis.
Ia berharap ada alokasi dana desa untuk membantu operasional terutama pembayaran gaji para pengasuh. Kebijakan tersebut sangat bermanfaat untuk menjamin keberlangsungan PAUD di daerah ini.
Terkait hal ini pihaknya juga pernah menyampaikan langsung kepada Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi saat melakukan kunjungan kerja ke Distrik Wasior belum lama ini.
“Kami bunda PAUD ini tidak digaji Dinas Pendidikan. Satu PAUD mungkin hanya dua atau tiga yang dapat gaji dari dinas, yang lain dapat upah dari mana," kata dia lagi.
Pihaknya berharap, ada kebijakan setiap kampung mengalokasikan dana desa untuk mendukung pendidikan PAUD di wilayah masing-masing.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Hanock Mariai pada kesempatan terpisah menjelaskan, para pengasuh PAUD/TK tidak dikategorikan sebagai guru. Oleh karena itu pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk gaji atau honorarium bagi bunda PAUD.
"Yang dibiayai itu hanya PAUD/TK yang sudah teregistrasi dan memiliki nomor induk sekolah. Jadi tidak bisa semuanya dibayar oleh Dinas Pendidikan, karena yang bangun PAUD itu pemerintah kampung bukan Dinas Pendidikan jadi seharusnya desa yang memperhatikan," kata Mariai. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Sudah lima bulan terakhir ini para pengasuh PAUD di daerah tersebut tidak menerima honor. Pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan diharapkan tidak tutup mata dengan nasib mereka.
"Kami guru PAUD sudah sembilan bulan jalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar. Selama ini kami baru dapat honor satu kali untuk empat bulan pertama yang terima pada bulan Mei lalu," ungkap Loice Abidondifu, seorang Bunda PAUD Pemulihan di Wasior, Kamis.
Ia berharap ada alokasi dana desa untuk membantu operasional terutama pembayaran gaji para pengasuh. Kebijakan tersebut sangat bermanfaat untuk menjamin keberlangsungan PAUD di daerah ini.
Terkait hal ini pihaknya juga pernah menyampaikan langsung kepada Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi saat melakukan kunjungan kerja ke Distrik Wasior belum lama ini.
“Kami bunda PAUD ini tidak digaji Dinas Pendidikan. Satu PAUD mungkin hanya dua atau tiga yang dapat gaji dari dinas, yang lain dapat upah dari mana," kata dia lagi.
Pihaknya berharap, ada kebijakan setiap kampung mengalokasikan dana desa untuk mendukung pendidikan PAUD di wilayah masing-masing.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Hanock Mariai pada kesempatan terpisah menjelaskan, para pengasuh PAUD/TK tidak dikategorikan sebagai guru. Oleh karena itu pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk gaji atau honorarium bagi bunda PAUD.
"Yang dibiayai itu hanya PAUD/TK yang sudah teregistrasi dan memiliki nomor induk sekolah. Jadi tidak bisa semuanya dibayar oleh Dinas Pendidikan, karena yang bangun PAUD itu pemerintah kampung bukan Dinas Pendidikan jadi seharusnya desa yang memperhatikan," kata Mariai. (*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018