Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH) Sorong menyambut kedatangan Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri Drs. Paulus Waterpauw yang melakukan kunjungan kerja di Papua Barat.
Massa menghadang Komjen Pol. Paulus Waterpauw di jalan keluar Bandara Domine Eduard Osok kota Sorong, Jumat, guna meminta kesediaan menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat.
Ketua Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum, Angki Dimara menyampaikan bahwa aliansi masyarakat pemerhati hukum menilai Komjen Pol Paulus Waterpauw sebagai salah satu figur yang dianggap sangat layak untuk menduduki jabatan sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.
Menurut dia, undang-undang menjamin seorang Aparatur Sipil Negara termaksud Polri dengan pangkat yang memenuhi syarat seperti Komjen Pol Paulus Waterpauw dapat dikaryakan menjadi penjabat Gubernur hingga pemilu 2024.
Dikatakan bahwa jabatan Gubernur Papua Barat berakhir tahun ini sehingga diharapkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengkaryakan Paulus Waterpauw sebagai pejabat Gubernur.
Bapak Waterpauw adalah orang yang berpengalaman dalam pekerjaan sehingga kami nilai beliau sangat layak untuk menjadi penjabat Gubernur Papua Barat," ujarnya.
Komjen Pol Paulus Waterpauw yang memberikan keterangan terpisah, menyatakan
dirinya siap jika nanti ditugaskan oleh Negara sebagai penjabat Gubernur Papua Barat.
"Sampai saat ini saya masih terikat sebagai ASN yang sedang bertugas sebagai Deputi II BNPP Kementerian Dalam Negeri. Pada prinsipnya jika negara memberi tugas pasti saya jalani," tambah dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Massa menghadang Komjen Pol. Paulus Waterpauw di jalan keluar Bandara Domine Eduard Osok kota Sorong, Jumat, guna meminta kesediaan menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat.
Ketua Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum, Angki Dimara menyampaikan bahwa aliansi masyarakat pemerhati hukum menilai Komjen Pol Paulus Waterpauw sebagai salah satu figur yang dianggap sangat layak untuk menduduki jabatan sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.
Menurut dia, undang-undang menjamin seorang Aparatur Sipil Negara termaksud Polri dengan pangkat yang memenuhi syarat seperti Komjen Pol Paulus Waterpauw dapat dikaryakan menjadi penjabat Gubernur hingga pemilu 2024.
Dikatakan bahwa jabatan Gubernur Papua Barat berakhir tahun ini sehingga diharapkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengkaryakan Paulus Waterpauw sebagai pejabat Gubernur.
Bapak Waterpauw adalah orang yang berpengalaman dalam pekerjaan sehingga kami nilai beliau sangat layak untuk menjadi penjabat Gubernur Papua Barat," ujarnya.
Komjen Pol Paulus Waterpauw yang memberikan keterangan terpisah, menyatakan
dirinya siap jika nanti ditugaskan oleh Negara sebagai penjabat Gubernur Papua Barat.
"Sampai saat ini saya masih terikat sebagai ASN yang sedang bertugas sebagai Deputi II BNPP Kementerian Dalam Negeri. Pada prinsipnya jika negara memberi tugas pasti saya jalani," tambah dia.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022