Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama meminta pemerintah provinsi Papua Barat agar secepatnya memperbaiki jalan Windesi-Werianggi yang dalam kondisi rusak berat sehingga sulit dilalui kendaraan.
Anggota DPRD kabupaten Teluk Wondama, Laode Amirudin di Wasior, Selasa, mengatakan bahwa ruas jalan tersebut sepanjang delapan kilometer yang menghubungkan ibukota Distrik Windesi dengan distrik Nikiwar itu dalam kondisi rusak berat sehingga sulit dilalui kendaraan.
Dia mengatakan bahwa kondisi jalan tersebut berlubang, berbatu, serta licin dilaporkan telah beberapa kali menimbulkan kecelakaan. Masyarakat setempat telah berulang kali meminta agar dilakukan perbaikan namun sejauh ini belum ada realisasi.
Ia meminta Pemkab Teluk Wondama segera mengambil langkah untuk merealisasikan perbaikan ruas jalan Windesi-Nikiwar.
Menurutnya, sejak dulu Dinas PU provinsi Papua Barat menyatakan bahwa jalan yang di maksud diambil ahli dan ditangani oleh Dinas PUPR Provinsi Papua Barat.
"Namun sampai sekarang belum ada realisasi. Jalan itu sudah banyak makan korban. Banyak masyarakat yang kecelakaan di situ jadi kami minta agar segera dilakukan perbaikan," ujarnya.
Kalau dari provinsi belum bisa karena anggarannya besar mungkin ada sharing dana dari kabupaten. Paling tidak ada beberapa kilo dulu yang paling parah diperbaiki.
Permintaan serupa juga diutarakan Anggota DPRD kabupaten Teluk Wondama Janes Moses Golongi yang menerapkan jalan yang menjadi akses perekonomian bagi masyarakat diperbaiki
Menurut Golongi, ruas Windesi-Werianggi sudah seharusnya mendapat perhatian khusus karena merupakan akses penghubung utama antar distrik. Jalan tersebut juga menjadi jalur distribusi barang dan jasa termasuk produk pertanian masyarakat untuk dipasarkan ke kota Wasior maupun ke luar Wondama melalui pelabuhan Windesi.
Itu sudah terlalu lama rusak jadi diharapkan ini jangan sampai kita ulur lagi, jangan kita undur lagi. Karena Windesi juga merupakan distrik yang menjadikan kabupaten ini sehingga harus mendapatkan perhatian,”ucap legislator dari Perindo ini.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Teluk Wondama Hans Bano yang memberikan keterangan terpisah, menjelaskan ruas Windesi-Werianggi sejak 2018 sudah naik status menjadi jalan provinsi. Itu sebabnya perbaikan jalan tersebut menjadi kewenangan Pemprov Papua Barat.
Sejak 2019, kata Hans, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Papua Barat terkait peningkatan jalan Windesi-Werianggi. Hans mengklaim, Dinas PUPR Papua Barat sebenarnya telah memberi lampu hijau namun karena adanya refocusing APBD untuk penanganan Covid-19, realisasinya menjadi tertunda.
“Tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan Kabid Bina Marga Provinsi dan jawabannya itu sudah menjadi prioritas di tahun 2022 jadi mudah-mudahan bisa direalisasikan, “ujar Hans.
Dia menambahkan, dari perhitungan yang dilakukan, dibutuhkan setidaknya 24 miliar untuk peningkatan ruas Windesi-Werianggi dari jalan lapen menjadi aspal hotmix. Karena membutuhkan anggaran yang cukup besar maka akan sulit jika dibebankan kepada APBD kabupaten.
“Estimasi kami pekerjaan hotmix di ruas itu kami hitung sekitar 24 miliar. Sedangkan dana kami untuk fisik di Bina marga cuma maksimal 5 miliar itu pun termasuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan,”ungkap Hans yang dalam RDP itu hadir mendampingi Kepala Dinas PUPR Said Karim.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021
Anggota DPRD kabupaten Teluk Wondama, Laode Amirudin di Wasior, Selasa, mengatakan bahwa ruas jalan tersebut sepanjang delapan kilometer yang menghubungkan ibukota Distrik Windesi dengan distrik Nikiwar itu dalam kondisi rusak berat sehingga sulit dilalui kendaraan.
Dia mengatakan bahwa kondisi jalan tersebut berlubang, berbatu, serta licin dilaporkan telah beberapa kali menimbulkan kecelakaan. Masyarakat setempat telah berulang kali meminta agar dilakukan perbaikan namun sejauh ini belum ada realisasi.
Ia meminta Pemkab Teluk Wondama segera mengambil langkah untuk merealisasikan perbaikan ruas jalan Windesi-Nikiwar.
Menurutnya, sejak dulu Dinas PU provinsi Papua Barat menyatakan bahwa jalan yang di maksud diambil ahli dan ditangani oleh Dinas PUPR Provinsi Papua Barat.
"Namun sampai sekarang belum ada realisasi. Jalan itu sudah banyak makan korban. Banyak masyarakat yang kecelakaan di situ jadi kami minta agar segera dilakukan perbaikan," ujarnya.
Kalau dari provinsi belum bisa karena anggarannya besar mungkin ada sharing dana dari kabupaten. Paling tidak ada beberapa kilo dulu yang paling parah diperbaiki.
Permintaan serupa juga diutarakan Anggota DPRD kabupaten Teluk Wondama Janes Moses Golongi yang menerapkan jalan yang menjadi akses perekonomian bagi masyarakat diperbaiki
Menurut Golongi, ruas Windesi-Werianggi sudah seharusnya mendapat perhatian khusus karena merupakan akses penghubung utama antar distrik. Jalan tersebut juga menjadi jalur distribusi barang dan jasa termasuk produk pertanian masyarakat untuk dipasarkan ke kota Wasior maupun ke luar Wondama melalui pelabuhan Windesi.
Itu sudah terlalu lama rusak jadi diharapkan ini jangan sampai kita ulur lagi, jangan kita undur lagi. Karena Windesi juga merupakan distrik yang menjadikan kabupaten ini sehingga harus mendapatkan perhatian,”ucap legislator dari Perindo ini.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Teluk Wondama Hans Bano yang memberikan keterangan terpisah, menjelaskan ruas Windesi-Werianggi sejak 2018 sudah naik status menjadi jalan provinsi. Itu sebabnya perbaikan jalan tersebut menjadi kewenangan Pemprov Papua Barat.
Sejak 2019, kata Hans, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Papua Barat terkait peningkatan jalan Windesi-Werianggi. Hans mengklaim, Dinas PUPR Papua Barat sebenarnya telah memberi lampu hijau namun karena adanya refocusing APBD untuk penanganan Covid-19, realisasinya menjadi tertunda.
“Tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan Kabid Bina Marga Provinsi dan jawabannya itu sudah menjadi prioritas di tahun 2022 jadi mudah-mudahan bisa direalisasikan, “ujar Hans.
Dia menambahkan, dari perhitungan yang dilakukan, dibutuhkan setidaknya 24 miliar untuk peningkatan ruas Windesi-Werianggi dari jalan lapen menjadi aspal hotmix. Karena membutuhkan anggaran yang cukup besar maka akan sulit jika dibebankan kepada APBD kabupaten.
“Estimasi kami pekerjaan hotmix di ruas itu kami hitung sekitar 24 miliar. Sedangkan dana kami untuk fisik di Bina marga cuma maksimal 5 miliar itu pun termasuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan,”ungkap Hans yang dalam RDP itu hadir mendampingi Kepala Dinas PUPR Said Karim.
Editor : Ernes Broning Kakisina
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021