Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat mengalokasikan pembangunan 60 unit rumah sehat sederhana bagi masyarakat lokal setempat pada tahun anggaran 2021.
Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR Teluk Wondama, Felix Iwan di Wasior, Selasa, mengatakan bahwa pembangunan rumah rakyat tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
Dia menjelaskan bahwa 28 dari 60 unit rumah tersebut akan dibangun bagi masyarakat asli Wondama yang berada di wilayah kepulauan.
Sebab sebanyak tujuh dari 13 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Teluk Wondama berada di wilayah kepulauan dan pesisir.
Hal ini dilakukan, kata dia, guna menjawab keluhan masyarakat dari kecamatan kepulauan dan pesisir yang selama ini merasa ada perlakukan kurang adil dari Pemda lantaran pembangunan rumah rakyat atau rumah sosial lebih dominan berada daratan.
Ketua DPRD Wondama Herman Sawasemariai yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa Wasior ibukota kabupaten dan sekitarnya sudah terlalu banyak rumah bantuan bahkan ada dijual.
Masyarakat di pulau-pulau ada yang lima kepala keluarga tinggal dalam satu rumah. Ini yang membuat masyarakat merasa seperti ada ketidakadilan. Jadi kami mohon hal ini harus jadi perhatian pemerintah daerah.
Berkaitan dengan itu, Felix menjelaskan bahwa sesuai kebijakan Bupati Hendrik Mambor mulai tahun 2022 pembangunan rumah rakyat tidak lagi bertipe 36 seperti yang ada selama ini namun ditingkatkan menjadi tipe 45. Itu berarti anggaran untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin besar.
Ia berharap DPRD ikut mendorong agar alokasi anggaran untuk penyediaan rumah rakyat bisa meningkat. Sebab tahun depan kami menaikkan tipe rumah menjadi tipe 45 jadi anggarannya 1 unit bertambah sementara alokasi dana Otsus makin menurun.
"Jadi kesempatan ini kami mohon kepada dewan agar ikut membantu bersuara dalam hal anggaran supaya semakin banyak rumah bisa dibangun," tambah dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021
Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR Teluk Wondama, Felix Iwan di Wasior, Selasa, mengatakan bahwa pembangunan rumah rakyat tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
Dia menjelaskan bahwa 28 dari 60 unit rumah tersebut akan dibangun bagi masyarakat asli Wondama yang berada di wilayah kepulauan.
Sebab sebanyak tujuh dari 13 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Teluk Wondama berada di wilayah kepulauan dan pesisir.
Hal ini dilakukan, kata dia, guna menjawab keluhan masyarakat dari kecamatan kepulauan dan pesisir yang selama ini merasa ada perlakukan kurang adil dari Pemda lantaran pembangunan rumah rakyat atau rumah sosial lebih dominan berada daratan.
Ketua DPRD Wondama Herman Sawasemariai yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa Wasior ibukota kabupaten dan sekitarnya sudah terlalu banyak rumah bantuan bahkan ada dijual.
Masyarakat di pulau-pulau ada yang lima kepala keluarga tinggal dalam satu rumah. Ini yang membuat masyarakat merasa seperti ada ketidakadilan. Jadi kami mohon hal ini harus jadi perhatian pemerintah daerah.
Berkaitan dengan itu, Felix menjelaskan bahwa sesuai kebijakan Bupati Hendrik Mambor mulai tahun 2022 pembangunan rumah rakyat tidak lagi bertipe 36 seperti yang ada selama ini namun ditingkatkan menjadi tipe 45. Itu berarti anggaran untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin besar.
Ia berharap DPRD ikut mendorong agar alokasi anggaran untuk penyediaan rumah rakyat bisa meningkat. Sebab tahun depan kami menaikkan tipe rumah menjadi tipe 45 jadi anggarannya 1 unit bertambah sementara alokasi dana Otsus makin menurun.
"Jadi kesempatan ini kami mohon kepada dewan agar ikut membantu bersuara dalam hal anggaran supaya semakin banyak rumah bisa dibangun," tambah dia.
Editor : Ernes Broning Kakisina
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021